TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Macron Tunjuk Michel Barnier Jadi PM Prancis, Akhiri Kebuntuan Politik

Barnier berjanji fokus ke pendidikan, keamanan dan imigrasi

Perdana Menteri Prancis, Michel Bernier. (x.com/@MichelBarnier)

Intinya Sih...

  • Michel Barnier, Perdana Menteri Prancis baru, berjanji fokus pada pendidikan, keamanan, dan pengendalian imigrasi.
  • Tantangan terbesar Barnier adalah mendapatkan dukungan mayoritas parlemen untuk bertahan dari mosi tidak percaya dan menyusun anggaran 2025.
  • Penunjukan Barnier menuai reaksi beragam dari spektrum politik Prancis, dengan koalisi sayap kiri mengecam keputusan ini sebagai penolakan demokrasi.

Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakhiri dua bulan kebuntuan politik dengan menunjuk Michel Barnier sebagai Perdana Menteri baru pada Kamis (5/9/2024). Barnier, mantan perunding Brexit Uni Eropa berusia 73 tahun, menjadi Perdana Menteri tertua dalam sejarah Republik Kelima Prancis.

Penunjukan ini terjadi hampir dua bulan setelah pemilihan umum kilat Juni lalu membelah parlemen. Barnier yang dikenal sebagai politisi konservatif kini menghadapi tugas berat membentuk pemerintahan yang dapat bertahan di Majelis Nasional yang terpecah menjadi tiga blok politik besar.

"Prancis telah sampai pada momen yang serius. Semua kekuatan politik harus dihormati dan didengarkan, dan saya maksudkan semuanya," ujar Barnier dalam pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri, dilansir dari BBC. 

1. Barnier janjikan pendidikan dan keamanan jadi prioritas

Dalam pidatonya, Barnier berjanji untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Prancis.

"Saya akan merespons sebaik mungkin tantangan, kemarahan, rasa diabaikan dan ketidakadilan yang terlalu umum di kota-kota, daerah, dan pedesaan kita," ujarnya.

Perdana Menteri baru ini menetapkan pendidikan, keamanan, dan pengendalian imigrasi sebagai prioritas utama pemerintahannya. Ia juga berkomitmen untuk mengatakan kebenaran kepada rakyat Prancis tentang tantangan keuangan dan lingkungan yang dihadapi negara.

Tantangan terbesar Barnier adalah mendapatkan dukungan 289 anggota parlemen dari total 577 kursi untuk bertahan dari kemungkinan mosi tidak percaya. Selain itu, ia harus segera menyusun anggaran Prancis 2025 dan mengajukan rancangannya ke Majelis Nasional sebelum 1 Oktober 2024.

"Saya akan mendekati peran ini dengan kerendahan hati dan tekad. Akan lebih banyak tindakan daripada kata-kata," kata Barnier, dilansir The Guardian.

Baca Juga: Presiden Macron Tolak PM Sayap Kiri, Prancis Terancam Krisis Politik 

2. Sayap kiri kecam penunjukan sebagai penolakan demokrasi

Penunjukan Barnier menuai berbagai reaksi dari spektrum politik Prancis. Koalisi sayap kiri, yang memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan Juni lalu, mengecam keputusan ini sebagai penolakan demokrasi.

"Pemilihan telah dicuri dari rakyat Prancis," ucap Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai La France Insoumise.

Sementara itu, Partai Sosialis berencana menantang penunjukan Barnier dengan mengajukan mosi tidak percaya. 

Di sisi lain, Marine Le Pen dari partai sayap kanan Rali Nasional (RN) menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan Barnier. Namun, ia mengatakan bahwa Barnier setidaknya tampak memenuhi persyaratan awal RN sebagai seseorang yang menghormati kekuatan politik yang berbeda.

Presiden Macron, dalam pernyataannya, menekankan bahwa penunjukan Barnier bertujuan untuk menjamin stabilitas dan persatuan yang lebih luas. Istana Elysée menyatakan Barnier diberi tugas membentuk pemerintahan yang menyatukan dalam pelayanan kepada negara dan rakyat Prancis.

Verified Writer

Leo Manik

...

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya