Dianggap Toksik, Sejumlah Anggota Parlemen Inggris Tinggalkan X

1. Anggota parlemen Inggris nonaktifkan akun X

Setidaknya dua anggota parlemen Partai Buruh telah mengonfirmasi kepada rekan-rekan mereka bahwa mereka meninggalkan platform X. Salah satunya, Noah Law, telah menonaktifkan akunnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai penurunan kualitas platform di bawah kepemilikan Elon Musk.

Jess Phillips, anggota parlemen yang memiliki lebih dari 700.000 pengikut di X, menyatakan keinginannya untuk mengurangi penggunaan platform tersebut. Ia menggambarkan X sebagai platform yang cenderung otoriter dan telah menjadi tempat yang tidak menyenangkan.

"Saya dulu sangat menyukainya. Saya sudah menggunakannya sejak 2009," ujar Jo Platt, anggota parlemen dari Leigh, yang meninggalkan X sebelum pemilihan umum.

"Penurunan kualitasnya terjadi cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan lebih cepat sekarang," tambahnya. 

2. Threads dan Bluesky jadi alternatif pilihan

Menghadapi situasi ini, banyak anggota parlemen mulai mempertimbangkan platform alternatif. Beberapa alternatif adalah Threads, yang dimiliki oleh Meta dan Bluesky, sebuah platform open-source. Lewis Atkinson, anggota parlemen dari Sunderland Central, bahkan mulai mengumpulkan daftar rekan-rekannya yang menggunakan Threads.

"Saya telah memperluas tempat saya memposting untuk mencakup beberapa alternatif X - Threads dan BlueSky," kata Atkinson, dilansir dari The Guardian. 

"Saya senang menemukan orang lain yang saya kenal di sana, termasuk anggota parlemen Partai Buruh lainnya. Menurut hitungan saya, sekarang ada 28 yang menggunakan Threads," tambahnya.

Meskipun demikian, pemerintah Inggris menyatakan tidak memiliki rencana untuk meninjau penggunaan X mereka. Juru bicara Perdana Menteri menegaskan pentingnya menjangkau audiens seluas mungkin dalam komunikasi pemerintah, termasuk melalui X.

Namun, pemerintah juga mengisyaratkan kemungkinan regulasi yang lebih ketat untuk perusahaan media sosial jika mereka gagal menangani disinformasi secara efektif.

"Kami sangat tegas bahwa perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada tempat yang aman bagi kebencian dan ilegalitas di platform mereka," tegas juru bicara Perdana Menteri.