Pakar HAM PBB Minta AS Jatuhkan Sanksi Lebih Berat ke Junta Myanmar
Andrews minta AS targetkan perusahaan minyak dan gas negara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pakar hak asasi manusia PBB untuk Myanmar meminta Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap penguasa militer di negara tersebut. Sanksi itu termasuk pada perusahaan minyak dan gas negara, yang menjadi sumber pendapatan utama mereka.
“Kita perlu menerapkan lebih banyak sanksi… Saya mendesak AS untuk bergabung dengan Uni Eropa dan segera menjatuhkan sanksi terhadap satu-satunya sumber pendapatan terbesar junta, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar,” kata Pelapor Khusus PBB, Tom Andrews pada Rabu (13/9/2023), dikutip Reuters.
“Jika Anda dapat menghentikan pendanaan, Anda dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melanjutkan kekejaman ini,” katanya mengacu pada kematian warga sipil di tangan militer.
Baca Juga: Jurnalis Myanmar Dihukum 20 Tahun Penjara Usai Beritakan Dampak Topan
Baca Juga: Penyanyi Myanmar Dibui 20 Tahun karena Sebut Pemimpin Junta Bodoh
1. Andrews khawatir donatur kurangi bantuan untuk korban junta Myanmar
Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos di Kongres AS, Andrews juga mengungkapkan pentingnya bagi Washington untuk mempertahankan dukungan kemanusiaan bagi para korban junta di dalam maupun di luar Myanmar.
Dia mengatakan dirinya terkejut atas laporan bahwa beberapa donatur, termasuk AS, kemungkinan akan mengurangi dukungan mereka terhadap pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.
Rencana Respons Bersama, yang mencakup bantuan makanan untuk anak-anak Rohingya di Bangladesh, juga dilaporkan hanya didanai sebesar 32 persen tahun ini.
Baca Juga: Pertemuan Menlu ASEAN Dibuka, Bahas Konflik Myanmar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.