Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Parlemen Venezuela menolak keputusan Uni Eropa (UE) yang mengakui pemimpin oposisi, Edmundo Gonzalez Urrutia sebagai Presiden Venezuela. Dalam pernyataan pada Jumat (20/9/2024), Caracas mengklaim langkah ini menyalahi fakta kemenangan Nicolas Maduro.
Di tengah krisis politik usai pilpres Venezuela, UE sudah mengumumkan penolakan terhadap hasil pilpres yang memenangkan Maduro. Brussels terus mendesak Dewan Pemilihan Nasional (CNE) memublikasikan hasil pilpres secara lengkap beserta menitnya.
Baca Juga: AS Bantah Tuduhan Rencanakan Pembunuhan kepada Maduro
1. Klaim Uni Eropa kembali intervensi negaranya
bendera Uni Eropa. (unsplash.com/alexandrelallemand) Presiden Parlemen Venezuela Pedro Infante menyebut terdapat intervensi urusan dalam negeri dari sejumlah anggota Parlemen Eropa. Pihaknya mengklaim anggota yang mengakui Gonzalez Urrutia sebagai presiden adalah sosok fasis.
"Kami memperingatkan adanya intervensi dari sebagian anggota Parlemen Eropa yang merupakan gabungan anggota dari partai sayap kanan di Spanyol, Jerman, Prancis, Hungaria, dan Italia," terangnya, dikutip Telesur.
"Saat ini, kami berada di tengah penggunaan parlemen yang dikontrol oleh sayap kanan untuk menyerang Venezuela. Kami mengingatkan bahwa Parlemen Eropa sudah melakukan hal yang sama dengan mengakui Juan Guaido pada pilpres 2019," tambahnya.
Ia mengusulkan agar Parlemen Eropa lebih baik berfokus pada kasus genosida warga Palestina dari entitas Zionis. Ia mengklaim Brussels lebih memperhatikan situasi di Venezuela dibandingkan fakta pendudukan Palestina.
2. Mendesak ICC menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di Venezuela
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Selain mengakui lawan Maduro, UE juga menyerukan kepada International Criminal Court (ICC) di Den Haag untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Venezuela terkait penangkapan paksa oposisi.
"Kami mendesak pembebasan kepada seluruh tahanan politik dan orang yang ditangkap paksa oleh Caracas. Kami juga sudah mengapresiasi keputusan pemerintah Spanyol yang memberikan suaka politik kepada Gonzalez Urrutia dan memberikannya solusi tepat untuk Venezuela," tuturnya, dikutip Euronews.
Parlemen Eropa sudah meminta Perwakilan Luar Negeri UE, Josep Borrell untuk menjatuhkan sanksi kepada CNE dan memungkinkan sanksi lanjutan kepada pejabat pemerintahan Maduro di Venezuela.
"Jika pada 10 Januari 2025, tidak ada solusi damai transisi kekuasaan dan restorasi demokrasi, maka akan ada eksodus migrasi baru dari Venezuela ke negara lain di kawasan Amerika Latin. Ini seperti yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir," sambungnya.
Baca Juga: Uni Eropa Tolak Akui Maduro sebagai Presiden Terpilih Venezuela
