TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Negara Amerika Latin Kritik Penutupan Kantor HAM PBB di Venezuela

Nilai demokrasi dan HAM di Venezuela terus menurun

bendera Venezuela (pexels.com/aboodi)

Jakarta, IDN Times - Lima negara Amerika Latin, pada Jumat (16/2/2024), mengecam Venezuela yang menangguhkan Kantor HAM PBB (OHCHR) di negaranya. Kelimanya menekankan agar Caracas bersedia menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi

Dalam beberapa pekan terakhir, Venezuela terus mendapatkan kecaman setelah penangguhan kandidat presiden oposisi Maria Corina Machado. Beberapa negara Amerika Latin juga meminta agar Presiden Nicolas Maduro bersedia menggelar pemilu yang adil dan transparan. 

1. Mendesak Venezuela menegakkan HAM

Kelima negara Amerika Latin, tersebut termasuk Argentina, Kosta Rika, Ekuador, Paraguay, dan Uruguay melayangkan kritik terhadap situasi terkini di Venezuela. Mereka mendesak Carcas agar menggelar pilpres yang adil dan transparan. 

"Kami menolak kebijakan pengusiran terhadap staf di Kantor HAM PBB (OHCHR) di Venezuela. Kami menginginkan penghormatan terhadap HAM, peraturan hukum, dan pengadaan pemilu yang transparan, adil, dan bebas," ungkapnya dalam pernyataan bersama, dikutip Europa Press.

Negara tersebut juga menyatakan kekhawatirannya soal penangkapan paksa aktivis HAM, Rocio San Miguel. Ia mendesak agar pemerintahan Maduro segera melepaskannya dan membebaskan dari segala tuntutan hukum. 

Baca Juga: Diduga Ingin Bunuh Presiden Maduro, Aktivis Venezuela Ditangkap 

2. OHCHR sayangkan penutupan kantornya di Venezuela

Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani menyayangkan keputusan dari Venezuela untuk menutup Kantor OHCHR di negaranya. Ia menekankan tugas utama organisasinya adalah melindungi hak asasi manusia di Venezuela.

"Kaim tetap mengutamakan prinsip perlindungan dan promosi terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh rakyat Venezuela," terangnya. 

"Kami khawatir dengan penahanan aktivis penegak HAM Rocio San Miguel. Hingga kini keberadaannya masih belum diketahui, aksi ini dapat dikategorikan sebagai penghilangan orang secara paksa. Kami meminta pembebasannya dan haknya untuk mendapat perlindungan hukum," sambungnya. 

Kantor OHCHR sudah beroperasi di Venezuela sejak 2019 yang memiliki 13 staf. Mereka bertugas mengungkap kasus kolonialis, pelanggaran dan sikap kekerasan di negaranya. 

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya