Jakarta, IDN Times - Pemerintah Moldova, pada Sabtu (28/9/2024), menuding Rusia ada di balik aksi vandalisme gedung pemerintahan di ibu kota Chisinau. Peristiwa ini terjadi menjelang penyelenggaraan pilpres dan referendum bergabung dengan Uni Eropa (UE) pada akhir Oktober.
Sehari sebelumnya, Badan Intelijen Moldova (SIS) sudah menginstruksikan pemblokiran enam situs yang didominasi domain asal Rusia. Situs tersebut diklaim sudah menyebarkan propaganda Rusia dan mengajak pengunjungnya menolak bergabung dengan UE.
1. Pelaku mendapat imbalan Rp84 juta untuk setiap aksinya
Beberapa jam usai insiden vandalisme di gedung Kementerian Tenaga Kerja Moldova, pada Jumat (27/9/2024) malam, aparat keamanan setempat berhasil menangkap dua orang terduga pelaku. Mereka diketahui menyiram cat kuning dan biru atau warna bendera Ukraina di dinding gedung.
Melansir Ukrainska Pravda, kedua terduga pelaku diketahui masih berusia 20 dan 21 tahun. Mereka pun sudah mengaku menjadi bagian dari sekelompok pemuda laki-laki yang direkrut untuk melakukan vandalisme di gedung pemerintahan Moldova dengan tujuan memicu instabilitas.
Kedua pemuda itu mengaku mendapatkan imbalan sebesar 5 ribu euro (Rp84,4 juta) untuk melakukan satu kali aksi vandalisme di gedung pemerintahan.
Sementara, salah satu terduga mengaku sudah bertanggung jawab merekrut pemuda untuk mendapatkan pelatihan di Moskow. Ia mengaku mendapatkan imbalan sebesar 500 euro (Rp8,4 juta) setiap bulannya hanya untuk mengajak orang.
Baca Juga: Armenia Tingkatkan Anggaran Pertahanan Hingga 20 Persen
2. Rusia diklaim gelontorkan Rp1,68 triliun untuk intervensi pilpres Moldova
suasana demonstrasi anti-pemerintah di Moldova (facebook.com/ilanshorofficial) Penasehat Keamanan Moldova, Stanislav Secrieru, memperingatkan bahwa Rusia sudah menggelontorkan jutaan euro uang dan pasukan sosial media untuk mencegah Moldova menyetujui referendum bergabung dengan UE.
"Kami menghadapi strategi besar Rusia untuk mengeksploitasi ketakutan, terutama ketakutan warga akan perang. Mesin disinformasi Rusia untuk pertama kalinya berusaha mengikat tangan Moldova dengan ancaman perang di dalam perbatasannya," tuturnya, dilansir Politico.
Ia menyebut, target utama Moskow dalam serangan digitalnya adalah Presiden Maia Sandu dan partainya yang selama ini mengupayakan perubahan besar di Moldova untuk keluar dari cengkeraman Rusia dan mendekat ke Barat.
"Kami memperkirakan lebih dari 50 juta euro (Rp844 miliar) sudah dianggarkan untuk intervensi pada pemilu lokal Moldova tahun lalu. Pada tahun ini, diperkirakan Rusia sudah menggelontorkan uang sebesar 100 juta euro (Rp1,68 triliun) untuk intervensi dalam pilpres dan referendum UE," sambungnya.
3. Rusia terapkan strategi baru untuk gagalkan aksesi Moldova di Uni Eropa
suasana demonstrasi di Chisinau, Moldova, Minggu (19/2/2023) (facebook.com/ilanshorofficial) Secrieru menambahkan bahwa serangan hybrid Rusia bukanlah sesuatu yang baru di Moldova. Ia menyebut saat ini Moskow menerapkan taktik baru dan lebih luas dengan pendanaan yang lebih mahal dibanding sebelumnya.
"Rusia akan mendirikan beberapa partai dan kandidat boneka di seluruh spektrum politik, mulai dari pihak yang bergaya pro-Rusia, independen, hingga aktor pro-Eropa palsu. Strategi ini untuk mempertahankan Moldova di dalam zona abu-abu," terang Secrieru, dikutip Financial Times.
"Dengan ini, mereka tahu bahwa jendela Moldova tidak akan terbuka selamanya. Tujuan mereka adalah menggagalkan aksesi Moldova di dalam UE. Boneka Rusia tersebut juga sudah bersiap mengklaim kecurangan pemilu dan menciptakan kekacauan," tambahnya.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada sudah memperingatkan Moldova terkait ancaman intervensi Rusia dalam politik Moldova. Ketiganya juga menyebut Rusia berencana menciptakan kekacauan besar jika strateginya gagal.
Baca Juga: Finlandia Dirikan Kantor Pusat NATO di Perbatasan Rusia
