Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kuba, pada Selasa (20/8/2024), membantah ikut andil dalam segala bentuk penekanan, spionase, dan aksi kekerasan di Venezuela. Pihaknya mengklaim pernyataan itu diucapkan oposisi karena frustasi gagal melakukan kudeta.
Kuba dikenal sebagai sekutu terdekat Venezuela di Benua Amerika selain Nikaragua. Bahkan, sehari setelah berlangsungnya pilpres Venezuela, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel langsung mengucapkan selamat kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas klaim kemenangannya.
1. Kuba klaim tidak pernah mengintervensi urusan negara lain
Kemlu Kuba mengklarifikasi bahwa negaranya tidak pernah mengintervensi urusan negara lain. Pihaknya menekankan bahwa pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado telah berbohong.
"Mengenai pernyataannya (Machado), itu semua adalah kebohongan. Telah ditemukan bahwa ia sebenarnya menerima jutaan dolar dari Amerika Serikat (AS) untuk membiayai kampanye politiknya dan merusak stabilitas di Venezuela," ungkapnya, dikutip Radio Havana.
"Kuba tidak pernah mengintervensi negara lain dan tidak akan pernah melakukannya yang akan mengganggu kehidupan politik dan ekonomi negara lain, termasuk menggunakan sanksi, tekanan, dan rencana mengubah rezim di suatu negara," tambahnya.
Havana juga menekankan bahwa kampanye media hanya bertujuan merusak institusi di Venezuela. Hal itu dianggap mengakibatkan ribuan warga Venezuela terdampak dan menolak keinginan dari mayoritas warga.
Baca Juga: Israel Bom Lebanon, Tewaskan Pejabat Fatah Palestina
2. Kuba dukung kedaulatan Venezuela
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengungkapkan bahwa Organization of American States (OAS) telah mengintervensi urusan dalam negeri Venezuela karena mendesak publikasi hasil pilpres yang memenangkan Maduro.
"Seperti yang kita peringatkan sebelumnya, langkah intervensionisme dalam hasil pilpres Venezuela sudah dilakukan oleh OAS. Ini artinya OAS mendukung kudeta, diktator, dan tidak mengecam invasi AS. Lembaga itu tidak memiliki otoritas untuk memaksa negara kami untuk menyetujui mandat palsu," tegasnya.
"Kami menyerukan kepada OAS dan pihak lainnya untuk terus menghargai prinsip dasar kedaulatan Venezuela melalui pengakuan verifikasi hasil yang dijamin transparansi, kredibilitas, dan keabsahan dalam proses elektoral," sambungnya.
