Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kroasia menetapkan tiga pejabat publik Montenegro sebagai orang yang tak diinginkan atau persona non-grata pada Kamis (25/7/2024). Ketiganya dianggap telah merusak hubungan bertetangga antara Kroasia-Montenegro.
Selain bersitegang dengan Montenegro, Kroasia selama ini terlibat ketegangan dengan Serbia. Pada 2022, pemerintah Kroasia sempat melarang masuknya Presiden Serbia Aleksandar Vucic untuk berkunjung ke monumen kamp konsentrasi Nazi saat Perang Dunia II di Jasenovac.
Baca Juga: Partai Konservatif Kroasia Menang Pemilu meski Gagal Raih Mayoritas
1. Dituding ikut campur urusan dalam negeri Kroasia
Kemlu Kroasia mengumumkan kepada Kedutaan Besar Montenegro di Zagreb bahwa tiga pejabatnya, yakni Presiden Parlemen Andrija Mandic, Wakil Perdana Menteri Aleksa Becic dan anggota parlemen dari Partai Rakyat Demokratik Milan Knezevic dilarang masuk ke negaranya.
"Ketiga pejabat tersebut dimasukkan sebagai persona non-grata karena aksinya yang merusak hubungan bertetangga yang baik dan terus bertujuan ikut campur dalam urusan politik dalam negeri Kroasia," tegasnya, dikutip Balkan Insight.
Pihaknya menyebut Parlemen Montenegro tidak mengakui Republik Kroasia dan tidak mengambil langkah penting dalam menyelesaikan perselisihan kedua negara. Keputusan ini bisa berdampak pada aspirasi Montenegro di Uni Eropa (UE).
"Dalam konteks ini, aksi mereka tidak dapat dikategorikan baik dan sebuah negara tetangga Kroasia yang baik. Aspek bertetangga yang baik adalah sebuah elemen penting dalam proses perluasan UE. Kami berharap Montenegro bersikap sesuai dengan nilai-nilai Eropa," tambahnya.
2. Montenegro mengakui genosida di Janesovac pada Perang Dunia II
ilustrasi bendera Montenegro (unsplash.com/@knosk) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Perselisihan Kroasia-Montenegro timbul akibat pengakuan Zagreb terhadap genosida di Srebrenica pada 1995 kepada etnis Bosnia. Podgorica pun membalas dengan mengakui genosida di kamp konsentrasi Janesovac pada PD II yang didominasi oleh ras Serbia, Yahudi, dan Roma.
Pada akhir Juni, Presiden Parlemen Montenegro Andrija Mandic yang mengusulkan proposal itu mengungkapkan bahwa Montenegro adalah negara pertama yang mengakui Resolusi Genosida di Janesovac, Kroasia.
"Resolusi ini tidak hanay di sana untuk dihakimi, tapi harus lebih dipaham sebagai pengetahun bahwa kejahatan tetaplah jahat, tidak peduli siapa yang melakukannya. Dengan cara ini, kami dapat memberikan penghormatan kepada leluhur kami," ungkapnya, dikutip Sarajevo Times.
Mendengar kabar ini, Kroasia sudah melayangkan ancaman bahwa adopsi resolusi genosida tersebut akan memperlambat ambisi Montenegro menjadi anggota penuh UE.
Baca Juga: Montenegro Gelar Pemilu Presiden: Masa Depan Pro-Rusia atau Barat
