TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

AS Tangguhkan Dana Bantuan Kemanusiaan ke Gabon usai Kudeta

Khawatir disalahgunakan oleh militer

Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken. (twitter.com/SecBlinken)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan penangguhan dana bantuan kemanusiaan ke Gabon pada Selasa (26/9/2023). Keputusan ini dilakukan setelah kudeta militer Gabon yang melengserkan Presiden Ali Bongo Ondimba pada akhir Agustus. 

Gabon menjadi negara terakhir yang terdampak rentetan kudeta militer di Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Militer Gabon mengambilalih kekuasaan beberapa saat usai pengumuman hasil pilpres yang kembali dimenangkan oleh calon petahana Ali Bongo. 

Baca Juga: 5 Fakta Gabon, Negara di Afrika Barat yang Baru Saja Dilanda Kudeta

Baca Juga: Gabon Janjikan Proses Transisi Demokrasi Selama 2 Tahun

1. AS hentikan sejumlah program bantuan di Gabon

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan bahwa pemblokiran dana bantuan ke Gabon ini pada beberapa sektor. Namun, tidak dijelaskan secara detail program dan berapa bantuan dana yang dihentikan untuk sementara waktu. 

"Kebijakan ini mengikuti langkah dari Economic Community of Central African States (ECCAS), Uni Afrika, dan lembaga internasional lainnya terhadap Gabon. Kami akan menelusuri lagi fakta di lapangan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di Gabon," tuturnya, dikutip France24.

Blinken menambahkan bahwa pernyataan soal penangguhan program bantuan ini tidak berdampak pada operasional Kedutaan Besar AS di Gabon. 

"Kami akan melanjutkan operasional pemerintahan AS di Gabon, termasuk urusan diplomatik dan konsulat dalam membantu warga negara AS yang tengah berada di negara Afrika Tengah itu," sambungnya.

2. Nguema tuduh rezim Ali Bongo melakukan korupsi besar-besaran

Presiden Jenderal Brice Oligui Nguema menuduh bahwa rezim Ali Bongo telah melakukan korupsi besar-besaran. Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk membuka investigasi dalam menyelidiki kemungkinan kecurangan. 

"Presiden transisi memutuskan untuk mengaktifkan kontrol hutan internal dan eksternal dalam memverifikasi semua pasar publik. Tugas ini telah dihentikan oleh pemerintah sebelumnya tanpa alasan yang jelas," tutur Nguema, dikutip Africa News.

"Kami mengundang semua perusahaan yang mendapat kontrak dan semua entitas administrasi pemerintahan agar segera menerima panggilan itu. Negara meminta adanya evaluasi dengan hati-hati terkait kontrak untuk mendeteksi adanya kejanggalan dan dugaan kecurangan," sambungnya. 

Beberapa hari kemudian, Nguema pun memanggil semua pegawai negeri sipil dan pejabat publik untuk mengembalikan uang negara yang diambil untuk kepentingan pribadi dalam waktu 48 jam. 

Baca Juga: Gabon Tunjuk Brice Oligui Nguema Jadi Presiden Transisi

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya