TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Muhyiddin Heran Malaysia Sepakati Perjanjian Batas Laut dengan RI

Minta PM Anwar Ibrahim jelaskan kepada masyarakat

Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (ANTARA Foto/Ho-FB Muhyiddin)

Jakarta, IDN Times - Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendesak Anwar Ibrahim untuk menjelaskan, mengapa dia menandatangani perjanjian dengan Indonesia yang mengarah pada penetapan batas laut teritorial.

Muhyiddin mempertanyakan apakah perjanjian tersebut berarti Malaysia berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan perbatasan internasional, kata Yassin di Negeri Sembilan pada Sabtu (10/6/2023).

Sebagai informasi, pada Kamis Indonesia-Malaysia menandatangani enam instrumen bilateral yang berkaitan dengan penyeberangan perbatasan, perdagangan, kerja sama promosi investasi, saling pengakuan sertifikasi halal untuk produk dalam negeri, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam kunjungan dua hari Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo ke Malaysia.

Baca Juga: Indonesia Sepakati Perjanjian Lintas Batas dengan Malaysia

1. Isu yang sensitif

Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Jokowi menyatakan penghargaan atas kesepakatan tersebut dan mengatakan perlu waktu 18 tahun untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Yassin, yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia, merasa tidak nyaman mengetahui perjanjian tersebut.

“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi, tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” katanya, dilansir Channel News Asia.

“Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Dalam hal perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita. Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan,” sambung dia.

2. Tidak bisa diputuskan dengan cepat

Eks Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (ANTARA Foto/Ho-FB Muhyiddin)

Selama memimpin Malaysia, Yassin disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.

“Mengenai masalah kedaulatan nasional dan perbatasan internasional dengan negara lain, dia tidak boleh membuat keputusan ini dengan seenaknya. Saya ingin dia menjelaskan dan membuat pernyataan kepada orang-orang mengapa dan apa yang disepakati, ”kata dia.

“Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan,” tambahnya.

Baca Juga: Temui Diaspora Indonesia di Malaysia, Zulhas Bahas Potensi Ekonomi

Verified Writer

Andi IR

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya