Tetapkan Paslon Independen, KPU DKI Bahas Polemik Pencatutan NIK KTP
Dharma Pongrekun (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar rapat pleno menetapkan pasangan calon (paslon) independen untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
Dalam kesempatan itu, Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya turut membahas mengenai polemik pencatutan NIK KTP warga Jakarta.
1. Sesuai saran perbaikan Bawaslu
Komisioner KPU RI, Dody Wijaya (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Dody menjelaskan, pembahasan itu digelar karena Bawaslu DKI Jakarta memberikan surat terkait saran perbaikan.
“Tentu saja kami merespon masukan, tanggapan dari masyarakat yang mana kami sudah menerima surat dari Bawaslu provinsi DKI Jakarta tentang saran dan perbaikan,” kata Dody saat membuka pleno di Kantor KPU DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Adapun, kata Dody, saran perbaikan Bawaslu tersebut berisi data warga yang melapor karena KTP-nya tercatut. Total ada 167 data laporan yang masuk.
Baca Juga: Titi Anggraeni: Pencatutan KTP Calon Independen di Jakarta Cukup Masif
2. Dharma Pongrekun pasrahkan nasib maju Pilkada DKI ke Tuhan
Bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun - Kun Wardana bersama jajaran KPU dan Bawaslu di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Saat ditanya apakah optimis lolos maju sebagai kandidat di Pilkada DKI Jakarta, Dharma mengaku hanya menyerahkan nasib tersebut ke Tuhan.
"Kita serahkan kepada Tuhan," beber Dharma menjawab singkat saat ditemui di Kantor KPU DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
"Bukan masalah percaya diri. Saya percaya Tuhan," sambungnya.
Pantauan IDN Times di lokasi, Dharma tiba ke KPU DKI Jakarta untuk menghadiri rapat pleno sekitar pukul 15.50 WIB. Ia mengaku enggan diwawancarai awak media karena harus mengikuti rapat pleno bersama jajaran Komisioner KPU DKI Jakarta.
Editor’s picks
Tak berselang lama, pukul 15.55 WIB Kun juga tiba. Ia pun langsung menuju ruang rapat pleno.
Puluhan relawan pendukung Dharma dan Kun tampak memenuhi halaman Kantor KPU DKI Jakarta. Banyak di antara mereka mengenakan atribut yang memuat sosok Dharma dan Kun.
Sebagaimana diketahui, Dharma dan Kun jadi sorotan publik usai diduga melakukan pencatutan terhadap NIK KTP warga DKI Jakarta tanpa izin.
3. Komisi II DPR minta KPU usut kasus pencatutan NIK KTP
KPU nyatakan Dharma-Kun lolos syarat vermin maju Pilgub Jakarta pada Rabu (10/7/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta KPU segera mengusut kasus pencatutan NIK KTP warga tanpa izin untuk mendukung kandidat independen di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Hal itu harus segera dilakukan mengingat tahapan pendaftaran kandidat calon gubernur dan wakil gubernur mulai dibuka dalam waktu dekat, yakni pada 27 Agustus 2024.
Saan menegaskan, agar kasus tersebut tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, KPU harus segera memberikan klarifikasi.
"Ya kita minta KPU untuk secepatnya karena tanggal 27 sudah mulai pendaftaran ya. Jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya, KPU bisa untuk bisa menyelesaikan secepatnya terkait dengan soal calon independen," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Komisi II sebagai mitra kerja mengingatkan, KPU punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan memastikan data dukungan tersebut valid.
Saan pun mendorong agar KPU profesional mengatasi polemik pencatutan NIK warga DKI tanpa izin. Sebab, kasus tersebut bisa mempengaruhi legitimasi pilkada.
"Tentu itu kan nanti kewenangan KPU ya untuk melakukan verifikasi dan juga melakukan validasi terkait dengan soal keabsahan dari dukungan yang diberikan yang ada di DKI," beber nya.
"Kita minta KPU untuk profesional untuk melakukan verifikasi sedetail mungkin," lanjut Saan.
Baca Juga: Polisi Hentikan Kasus Pencatutan KTP Diduga oleh Dharma Pongrekun
