Langkah PKS Paling Realistis Gabung KIM Plus di Pilkada Jakarta?
Warga sambangi Markas PKS doakan semoga masih istikamah dukung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2024. (dok. Tim Anies)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta 2024.
Setidaknya, ada dua alasan mengapa PKS bergabung. Pertama, sulitnya mencapai kata sepakat berkoalisi dengan PDIP. Kedua, terjadinya pelanggaran kesepakatan oleh Anies Baswedan, sosok yang sempat dideklarasikan akan diusung PKS.
Baca Juga: Kaesang: Sabar, Tawaran Jadi Cawagub Ridwan Kamil Masih Dibahas KIM
1. PKS tak mungkin bikin koalisi dengan PDIP
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara. (Dok. YouTube PDIP)Agung menyebut, ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilkada Jakarta 2017. Kala itu, PKS turut turut berkontribusi memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari PDIP.
Dendam masa lalu ini dianggap jadi batu sandungan untuk membentuk koalisi. Faktor penghambat lainnya ialah primodialisme. Hal ini yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan.
“Nah, jadi secara institutional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini, seperti itu,” kata Agung dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).
Baca Juga: CSIS Nilai Skenario Parpol Bikin Kotak Kosong di Pilkada Kebablasan
2. Kecil kemungkinan PDIP setuju duet Anies-Sohibul
Editor’s picks
Wakil Ketua Majelis Dewan Syuro, Mohamad Sohibul Iman (IDN Times/Tata Firza)Lebih lanjut, Agung menuturkan, PDIP tentu tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies-Sohibul di Pilgub Jakarta 2024. Mengingat, PDIP juga memiliki beberapa sosok potensial yang dapat diusung, ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.
“Kecuali memang PDIP-nya gak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja. Jadi gak masuk ini secara personalnya. Jadi deadlock. Ya bukan deadlock untuk wakil. Bahkan deadlock secara keseluruhan,” kata dia.
Adanya kondisi ini, kata Agung, wajar bila PKS mulai memikirkan ulang untuk terus bertahan mendorong Anies di Pilgub Jakarta. Selain sulitnya menggandeng PDIP, Anies juga sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama PKS.
3. Anies gagal penuhi permintaan PKS
(IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, Jubir Muda PKS M Kholid mengatakan, ada kesepakatan yang tidak bisa dipenuhi Anies, yakni terkait syarat kursi yang seharusnya bisa dipenuhi dengan menggalang dukungan dari partai lain.
"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies, agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," tutur dia kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Dalam kesepakatan itu, Anies dituntut turun gunung mencari rekan koalisi guna menutupi kekurangan 4 kursi sebagai syarat pencalonan 22 kursi. Eks gubernur Jakarta itu berjanji akan memenuhi syarat tersebut dalam 40 hari, tapi kenyataannya tidak kunjung dipenuhi sampai hari ini.
PKS pun membuka kemungkinan bekerja sama dengan KIM di Pilgub Jakarta jika duet Anies-Sohibul (AMAN) tidak terwujud. Namun, PKS tetap membawa syarat unntuk KIM yakni kader PKS harus ikut maju cagub atau cawagub.
"Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada. PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagub atau cawagub. Insya Allah," ucap dia.
