Hasto Ungkap Pihak yang Berupaya Ambil Alih PDIP dari Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (YouTube PDIP)
Intinya Sih...
- Hasto Kristiyanto membuka suara terkait usaha merebut kepemimpinan PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
- Ada pihak yang melakukan konsolidasi kekuasaan dan berjuang menjalankan perintah pemimpin, meski akhirnya dianggap habis manis sepah dibuang.
- Seluruh kader PDIP siap melawan pihak yang ingin mengganggu kedaulatan partai dan Megawati Soekarnoputri, bahkan dengan taruhan nyawa.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara soal kabar ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP dari kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Saat ditanya mengenai pihak mana yang berupaya merebut PDIP itu, Hasto hanya menuturkan bahwa usaha tersebut sebenarnya sudah bisa dirasakan.
“Ya, teman-teman pers kan sudah bisa merasakan, ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Baca Juga: Ahok: PDIP Tak Akan Usung Anies Selama Ada Kader yang Siap
1. Hasto ungkap ciri-ciri pihak yang berupa rebut PDIP dari Megawati
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)Hasto pun memberi semacam petunjuk kepada publik untuk bisa memahami kondisi yang ada, tanpa perlu secara terbuka menyebut identitas pihak yang hendak merebut kedaulatan PDIP.
“Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu. Tetapi kemudian orang mengatakan, habis manis sepah dibuang. Padahal segala cara sudah coba dilakukan untuk memenuhi kehendak pemimpin,” ujarnya.
Baca Juga: Megawati Sindir KIM Plus: PDIP Ditelikung, Tinggal Sendirian
2. Rakyat tak akan diam
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Apapun itu, Hasto mengatakan, momen saat ini menjadi semacam pengingat bagi semua pihak, bahwa ada yang perlu mendapat perhatian. Atensi khusus tampaknya harus lebih menyoroti adanya kaitan sosok penguasa pemerintahan, aparatur pemerintahan khususnya di sektor hukum, hingga kepentingan oligarki. Namun dia juga meyakini, rakyat takkan diam.
Ia berkaca pada pengalaman di internal PDIP, yang isinya mayoritas adalah Wong Cilik, yang siap melawan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.
“Maka ini menjadi bukti bahwa hukum ketika tidak lagi mengabdi pada merah putih akan terjadi pergerakan rakyat,” pungkasnya.
3. Kalau mau ambil PDIP dari Megawati, Kader siap taruhan nyawa
Dalam kesempatan itu, Hasto menyatakan, seluruh kader partai siap melawan semua pihak yang mengganggu kedaulatan dan berusaha mengambil alih kepemimpinan PDIP dari tangan Megawati.
Hasto menuturkan, kader PDIP siap bergerak melawan pihak yang berupaya mengambil alih PDIP dari Megawati. Bahkan, mereka siap jika harus taruhan nyawa dalam menjaga kedaulatan partai.
"Sehingga ketika ada pihak-pihak yang mau mencoba mengganggu kedaulatan partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan akan mencoba mengambil alih kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka kemarin seluruh kader Partai menyatakan siap bergerak dengan taruhan nyawa sekalipun di dalam menjaga kedaulatan partai. Kami ini partai militan,” urai Hasto menjawab pertanyaan awak media.
Hasto mengklaim, semua kader PDIP dan masyarakat menganggap sosok Megawati bukan hanya Ketua Umum PDIP, tetapi juga putri Proklamator RI Soekarno. Artinya, Megawati adalah juga saksi sejarah berdirinya NKRI.
Dalam proses bernegara, Megawati juga dinilai menjadi bagian dari ide serta gagasan besar tentang Indonesia Raya. Bahkan dalam hal tertentu, Megawati juga disebut menjadi simbol dalam melawan hukum otoriter serta kolusi, korupsi, dan nepotisme.
“Bu Mega juga menjadi ide dan gagasan terhadap demokratisasi yang menempatkan hak kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan secara langsung. Bu Mega menjadi legacy di dalam jalan demokratisasi itu," tutur dia.
Baca Juga: Hasto Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Proyek Kereta Api
