Gaduh Airlangga Mundur, Begini Sejarah Berdirinya Partai Golkar
Partai Golkar menyerahkan kepada Harda Kiswaya untuk mengusulkan bakal calon wakil bupati yang menemaninya maju di Pilkada Sleman 2024. (IDNTimes/Tunggul Damarjati)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Golongan Karya (Golkar) sedang mendapat sorotan publik, usai Airlangga Hartarto secara mendadak mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
Golkar dikenal sebagai parpol tertua di Indonesia yang masih eksis hingga hari ini. Partai beringin itu didirikan pada masa pemerintahan Orde Lama pada 20 Oktober 1964.
Lantas bagaimana sejarah awal berdirinya Golkar?
Baca Juga: Agung Laksono: Tak Ada Konsultasi Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
1. Muncul dari gagasan Sukarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara
Ir. Sukarno (Bung Karno) didampingi Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) saat memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. (Foto karya Frans Mendoer (1913-1971) di Dokumen Kepresidenan Perpustakaan Nasional via ANTARA FOTO)Mengutip situs resmi Golkar, awal mula kemunculan Golkar dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Sukarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940.
Saat itu, gagasan tiga tokoh ini mewujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta, sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar.
Pada 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tegah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia. Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.
Baca Juga: WANSUS Jusuf Hamka: Politik itu Keras Airlangga Terzalimi, Saya Takut
2. Awal berdiri Golkar bukan partai politik
Editor’s picks
Prabowo Subianto dalam konferensi pers usai jadi pembicara di acara Public Lecture Golkar Institute di Kantor DPP Partai Golkar, Jakbar (31/8/2023) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Awal berdiri, Golkar bukan merupakan partai politik, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif.
Tahun 1957 menjadi awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.
Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution sebagai penggerak, bersama Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerja sama. Akhirnya, Golkar yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.
Baca Juga: Momen Keakraban Airlangga dengan Bahlil di Tengah Drama Partai Golkar
3. Golkar awalnya bernama Sekber Golkar
Logo Partai Golkar (partaigolkar.com)Dari Golongan Karya, Golkar bertransformasi menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Sukarno. Tepatnya pada 1964, oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh PKI dalam kehidupan politik.
Partai Golkar didirikan pada 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman. Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia.
Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 persen suara, sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 persen diperoleh NU, sedang Partai Nasional Indonesia (PNI) hanya mendapatkan 6,9 persen dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4 persen.
