Faisal Basri Sebut Pemerintah Politisasi El Nino demi Tingkatkan Suara

Jakarta, IDN Times - Ekonom senior, Faisal Basri jadi salah satu ahli dalam sidang lanjutan pembuktian Pemohon I, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN), dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kesempatan itu, Faisal menyampaikan berbagai keterlibatan pemerintah dalam memenangkan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, melalui program bantuan sosial (bansos).

Faisal menuturkan, pemerintah berupaya memanfaatkan isu fenomena El Nino untuk kepentingan Pemilu 2024. Dia menyebut pemerintah membuat narasi bencana El Nino melanda Indonesia dalam jangka waktu panjang untuk memuluskan bansos dan impor beras.

"El Nino sudah mereda, tapi minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan oleh mekanisme yang ada tapi harus ditunjukkan, ini yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," kata dia dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin. Kita lihat El Nino sudah mereda kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem lebih parah 2021 ketimbang 2023. Kenapa 2021 nggak ada El Nino? Jadi nyata kebutuhan El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu (terlihat)," sambungnya.

Menurut Faisal, narasi yang sengaja diciptakan pemerintah itu sangat memilukan. Sebab, seolah-olah masyarakat Indonesia bisa dibohongi dengan mudah. Dia mengeklaim, isu-isu tersebut semakin gencar dengan didukungnya berbagai ramalan cuaca yang disampaikan BMKG dan BRIN.

Padahal, luas lahan panen pada 2023 tetap di atas 10 juta hektare. Sehingga jika dibandingkan produksi beras pada tahun lalu, hanya turun 600.000an ton.

"Tapi seolah-olah kita mau kiamat diimpor lah 3 juta ton beras. Logikanya kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari lalu," tuturnya.

Faisal menyayangkan, pemerintah mengimpor beras bukan untuk stabilitas harga pangan. Melainkan, untuk kepentingan elektoral.

"Apa yang ada di kepala mereka oh siapa tahu nanti dua putaran masih bisa ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran kedua. Penuh dengan siasat yang sudah keterlaluan, sudah vulgar," imbuh dia.

Baca Juga: Ketua KPU di Sidang MK: Cuma Prabowo Maju Pilpres 4 Kali

Baca Juga: Sidang Lanjutan MK, Akademisi Nilai Pencalonan Gibran Harusnya Tak Sah

Baca Juga: Canda Ketua MK ke AMIN di Sidang PHPU: Jangan Ada Dusta di Antara Kita