Data ASN Diduga Dibobol Hacker, BKN: Tak Ada Layanan yang Terganggu
ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)
Intinya Sih...
- BKN menegaskan tak ada layanan yang terganggu di tengah isu kebocoran data ASN
- Pengguna layanan BKN diminta memperbarui password secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
- Data ASN diduga dibocorkan dan dijual senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp159,4 juta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, tak ada layanan yang terganggu di tengah munculnya isu dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN).
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama memastikan, tak ada layanan manajamen ASN yang mengalami gangguan.
"BKN memastikan dugaan gangguan ini tidak berdampak pada layanan manajemen ASN, sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat," kata dia dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).
Baca Juga: BKN Gandeng BSSN dan Kemenkominfo Investigasi Kebocoran Data ASN
1. Pengguna layanan BKN diimbau perbarui password
ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)Vino pun mengimbau kepada seluruh pengguna layanan BKN untuk memperbarui akun password secara berkala.
"Namun demikian, kami mengimbau kepada seluruh pengguna layanan BKN untuk segera memperbarui kata kunci atau password, dan pembaharuan kata kunci wajib dilakukan secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ungkap dia.
Baca Juga: 7 Film dan Drama Jepang Tentang Hacker Jenius dan Tampan
2. Heboh diduga data ASN di seluruh provinsi bocor dan dijual
Diduga data ASN bocor dan dijual ke forum hacker (x.com/falconfeedsio)Data ASN di seluruh provinsi diduga bocor hingga dijual ke forum hacker bernama Breachforums. Data tersebut dijual senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp159,4 juta. Data ASN yang bocor itu berasal dari Satu Data ASN yang dikelola BKN.
Dugaan kebocoran data ASN diunggah oleh akun jejaring media sosial X (Twitter) platform keamanan siber, Falcon Feeds.
Pelaku diduga sudah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,75 juta ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Editor’s picks
"Peringatan Pelanggaran Data. Seorang pelaku ancaman mengaku menjual database milik Satu Data ASN (http://satudataasn.bkn.go.id) yang memuat informasi pribadi 4.759.218 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh provinsi," tulis akun tersebut, dikutip Senin (12/8/2024).
Terkait hal tersebut, sejumlah warganet melayangkan kritikan kepada pemerintah karena dianggap tak profesional menjaga kerahasian data digital. Mereka juga mengkritik kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
"Selama menteri diisi oleh pejabat tua tidak berkompeten hasil bagi kue, jangan harap negara ini bisa maju, cyber security macam gini aja lemah, nyewa ahli IT gak berani pasang harga gede, Menteri Kominfo tidak ngerti teknologi," balas salah satu warganet.
"Gini mau bikin akta tanah digital? Bagaimana jika bocor dan datanya diganti? Bagaimana jika ada crash seperti microsoft tiga minggu lalu sampai data gak terakses? Modarlah negara jika data akta tanahnya amblas," ucap seorang netizen.
"Hmm... beraninya pelaku mengancam, sekali terciduk identitas aslinya kalau tidak bilang menyesal, ya cuma minta maaf," timpal akun lainnya.
3. Pusat Data Nasional juga sempat diretas
ilustrasi pelaku kejahatan siber. (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) juga sempat diretas hingga menganggu berbagai aktivitas masyarakat.
Pelaku peretas pun sempat meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia karena sudah meretas pusat data.
“Rabu ini, kami akan merilis semuanya secara gratis. Kami harap serangan kami membuat kalian sadar, pentingnya industri ini dan memiliki spesialis dalam bidangnya yang kompeten,” tulis sang hacker dalam sebuah unggahan, dikutip dari @stealthmole_int, Selasa (2/7/2024).
“Rakyat Indonesia, kami meminta maaf karena ini mempengaruhi semuanya. Kami juga secara sadar membuat keputusan ini,” lanjut unggahan tersebut.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah akan melakukan pengamanan PDN dengan mem-back-up data secara berlapis.
Hal ini sebagai tindak lanjut kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, yang menyebabkan penguncian data ratusan kementerian dan lembaga pemerintah akibat serangan ransomware.
Hadi mengatakan, setiap tenant atau kementerian harus memiliki back up dan tidak opsional lagi. Sehingga jika secara operasional PDNS berjalan ada gangguan, masih ada back up, yaitu cold site di Batam dan bisa autogate atau interactive service.
