BKN Gandeng BSSN dan Kemenkominfo Investigasi Kebocoran Data ASN
ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)
Intinya Sih...
- BKN akan menginvestigasi dugaan kebocoran data ASN dan berkoordinasi dengan BSSN dan Kemenkominfo.
- Investigasi dilakukan untuk memastikan keamanan data ASN dan memitigasi risiko kebocoran yang terjadi.
- Data ASN dijual di forum hacker senilai 10 ribu dolar AS, warganet kritik pemerintah karena dianggap tak profesional menjaga kerahasian data digital.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan akan menginvestigasi isu soal dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN).
Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama menuturkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"BKN bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo untuk melakukan identifikasi dan investigasi atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN," kata Vino dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).
1. Investigasi dilakukan untuk memitigasi risiko
Diduga data ASN bocor dan dijual ke forum hacker (x.com/falconfeedsio)Vino menyampaikan, investigasi tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan data ASN. Selain itu, juga untuk memitigasi risiko kebocoran yang terjadi.
"Investigasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan data ASN dan mitigasi risiko yang perlu dilakukan," tuturnya.
Baca Juga: BSSN Siapkan 4 Satgas Antisipasi Serangan Siber Jelang Pilkada
2. Heboh diduga data ASN di seluruh provinsi bocor
ilustrasi ASN (Dok. Humas Pemkot Bandung)Sebelumnya, data ASN di seluruh provinsi diduga bocor hingga dijual ke forum hacker bernama Breachforums. Data tersebut dijual senilai 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp159,4 juta. Data ASN yang bocor itu berasal dari Satu Data ASN yang dikelola BKN.
Dugaan kebocoran data ASN diunggah oleh akun jejaring media sosial X (Twitter) platform keamanan siber, Falcon Feeds.
Pelaku diduga sudah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,75 juta ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Peringatan Pelanggaran Data. Seorang pelaku ancaman mengaku menjual database milik Satu Data ASN (http://satudataasn.bkn.go.id) yang memuat informasi pribadi 4.759.218 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh provinsi," tulis akun tersebut, dikutip Senin (12/8/2024).
Editor’s picks
Terkait hal tersebut, sejumlah warganet melayangkan kritikan kepada pemerintah karena dianggap tak profesional menjaga kerahasian data digital. Mereka juga mengkritisi kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
"Selama menteri diisi oleh pejabat tua tidak berkompeten hasil bagi kue, jangan harap negara ini bisa maju, cyber security macam gini aja lemah, nyewa ahli IT gak berani pasang harga gede, Menteri Kominfo tidak ngerti teknologi," balas salah satu warganet.
"Gini mau bikin akta tanah digital? Bagaimana jika bocor dan datanya diganti? Bagaimana jika ada crash seperti microsoft tiga minggu lalu sampai data gak terakses? Modarlah negara jika data akta tanahnya amblas," ucap seorang netizen.
"Hmm... beraninya pelaku mengancam, sekali terciduk identitas aslinya kalau tidak bilang menyesal, ya cuma minta maaf," timpal akun lainnya.
Baca Juga: Panglima TNI Mau Buka Rekrutmen Khusus Ahli IT Atasi Kebocoran Data
3. Data Pusat Data Nasional juga sempat diretas
ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) juga sempat diretas hingga menganggu berbagai aktivitas masyarakat.
Pelaku peretas pun sempat meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia karena sudah meretas pusat data.
"Rabu ini, kami akan merilis semuanya secara gratis. Kami harap serangan kami membuat kalian sadar, pentingnya industri ini dan memiliki spesialis dalam bidangnya yang kompeten,” tulis sang hacker dalam sebuah unggahan, dikutip dari @stealthmole_int, Selasa (2/7/2024).
“Rakyat Indonesia, kami meminta maaf karena ini mempengaruhi semuanya. Kami juga secara sadar membuat keputusan ini,” lanjut unggahan tersebut.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan pemerintah akan melakukan pengamanan PDN dengan mem-back-up data secara berlapis.
Hal ini sebagai tindak lanjut kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, yang menyebabkan penguncian data ratusan kementerian dan lembaga pemerintah akibat serangan ransomware.
Hadi mengatakan setiap tenant atau kementerian harus memiliki back up dan tidak opsional lagi. Sehingga jika secara operasional PDNS berjalan ada gangguan, masih ada back up, yaitu cold site di Batam dan bisa autogate atau interactive service.
