Aktivis Prediksi 5 Tahun ke Depan Indonesia Memburuk karena Jokowi
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Intinya Sih...
- Fatia Maulidiyanti memprediksi situasi Indonesia akan semakin buruk lima tahun ke depan, karena warisan kepemimpinan Jokowi yang merusak sistem ekonomi.
- Kebijakan pemerintah saat ini menyulitkan kelompok usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga angka pengangguran diprediksi akan semakin meningkat.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti, memprediksi bahwa lima tahun ke depan situasi Indonesia akan semakin memburuk. Ia menyebut, salah satu faktornya karena warisan kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Ia meyakini, kepemimpinan Jokowi sudah merusak sistem ekonomi di Indonesia. Di mana saat ini semakin banyak oligarki masuk ke pemerintahan.
Fatia menuturkan, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan terkena efek dari buruknya peninggalan Jokowi.
"Jadi bayangin seburuk itu situasi Indonesia lima tahun ke depan, seburuk itu juga warisan yang diciptakan Jokowi, seburuk itu pula sistem ekonomi yang akan dilanjutkan pemerintahan selanjutnya," kata dia dalam acara diskusi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
"Seburuk itulah yang akan kita rasakan ke depannya," sambung Fatia.
Baca Juga: Alexander Marwata: KPK Harus Siap Jadi Opisisi Prabowo-Gibran
1. Pengangguran meningkat
Ilustrasi PHK. (IDN Times/Aditya Pratama)Fatia mengungkapkan, kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini menyulitkan kelompok usia produktif untuk mendapatkan kerja sehingga angka pengangguran dinilai akan semakin meningkat.
"Ternyata semakin tahun dan mungkin juga beberapa tahun ke depan, bahkan lima tahun lagi, gak lama, angka pengangguran juga akan semakin meningkat karena tingkat kelulusan juga akan semakin banyak, ada bonus demografi lagi," ucapnya.
Fatia menyebut, pemerintah sengaja membuat regulasi yang membuat usia produktif sulit mencapai financial independent.
"Lalu banyak usia-usia produktif yang ternyata masih sulit untuk mengakses pekerjaan karena banyaknya regulasi-regulasi yang dibentuk pemerintah lewat Omnibus Law, UU Pertambangan, Mineral, UU ITE yang itu semua dibuat secara sistematik supaya, ya, sudah kerja saja sampai mati dan untuk kita menjadi financial independent itu sulit banget," jelas dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Tim Prabowo: Susu Sapi Memungkinkan Diganti Susu Ikan
2. Rakyat harus bersuara
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Oleh sebab itu, Fatia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia khawatir bila pemerintah tidak dikritisi bisa terjadi kerusuhan seperti 1998 silam.
"Dan kalau misalnya gak angkat suara, ya, 98 mungkin bisa terjadi lagi atau bahkan bisa lebih buruk," ucapnya.
Baca Juga: Gerindra Ungkap Prabowo Ingin Bentuk Zaken Kabinet
3. Pemerintah Jokowi pakai UU untuk menyerang
Presiden Jokowi dalam peresmian jalan tol Binjai-Langsa dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. (YouTube.com/Sekretariat Presiden)Fatia menyoroti cara pemerintahan Jokowi menekan pihak yang kritis. Salah satunya menyerang dengan menggunakan undang-undang (UU) untuk membatasi kebebasan berbicara masyarakat.
"Hari ini secara legitimate mereka bisa menyerang kita melalui UU. Jadi penyerangannya secara regulasi. Justru kenapa pemerintah hari ini menciptakan regulasi yang terus membatasi kebebasan berbicara kita. Itu karena mereka takut sama kita. Jadi kenapa harus kita yang takut dengan mereka," tegas dia.
Baca Juga: Wacana Pembentukan Matra Siber TNI, Jokowi: Sangat Baik
