Ada Bacaleg Diduga Salah Jenis Kelamin di DCS, KPU Dikritik
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari bersama Anggota KPU RI, Idham Holik saat memaparkan Daftar Caleg Sementara (DCS) di KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memberikan kritik keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Penyebabnya, mereka dinilai tak cermat dalam menyusun keterangan nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di daftar calon sementara (DCS).
Lucius menjelaskan, pihaknya menememukan dugaan terkait adanya kesalahan penulisan jenis kelamin pada dua caleg dari Partai Gelora.
"(Temuan tersebut) membuktikan bahwa KPU tak membaca, mencermati, dan memahami informasi yang ada di dalam kendali mereka," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).
1. Dua caleg Partai Gelora diduga salah jenis kelamin
Ilustrasi anggota legislatif dipilih lewat Pemilihan Legislatif (Pileg) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Adapun kedua caleg itu berjenis kelamin laki-laki, tetapi ditulis sebagai perempuan dalam DCS yang diakses publik.
Masalah pertama dialami Fauzi Ramadhan yang berasal dari Partai Gelora maju melalui Dapil Aceh II, dengan nomor urut 2. Kemudian, bacaleg dengan nama Silas Heluka, Dapil Papua Pegunungan, nomor urut 3.
"Keduanya tertulis berjenis kelamin perempuan. Padahal, berdasarkan penelusuran diduga keduanya bergender laki-laki," ujar Lucius.
Baca Juga: Formappi: KPU Tidak Cermat Jumlahkan Caleg di DCS
2. Akurasi DCS dipertanyakan
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari bersama Anggota KPU RI, Idham Holik saat memaparkan Daftar Caleg Sementara (DCS) di KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Lucius lantas mengkritisi kesalahan terkait akurasi DCS milik KPU. Menurutnya, mereka seakan lepas tangan terkait keakuratan informasi pada data bacaleg.
Dia mempertanyakan profesionalitas KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu.
"Bagaimana bisa ada kesalahan beruntun terkait akurasi data DCS Caleg? Itu artinya bahkan KPU tak peduli dengan akurasi data itu. Menyalahkan operator parpol untuk kesalahan yang berada di ranah kerja KPU hanya menunjukkan hilangnya rasa tanggung jawab KPU atas validasi data yang ia bagikan ke publik," tutur dia.
3. Lucius soroti tanggapan masyarakat terhadap DCS
Peneliti Formappi Lucius Karus (kanan) dan Taryono (kiri) dalam diskusi Evaluasi Kinerja DPR masa persidangan III 2022-2023 di Jakarta, Jumat (10/3/2023). (IDN Times/Melani Putri)Sebagaimana diketahui, KPU menutup masa pemberian masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS pada Senin 28 Agustus 2023, Pkl 23.59 WIB.
Lucius menuturkan, KPU mengaku tak banyak mendapatkan tanggapan karena berhasil melakukan tindakan preventif dan persuasif.
Di sisi lain, minimnya aspek personal caleg yang ditampilkan KPU menggambarkan ketertutupan.
"Formappi menduga terbatasnya masukan masyarakat karena informasi awal dari KPU tak menarik bagi masyarakat untuk ditindaklanjuti melalui masa pemberian masukan dan tanggapan," ujar dia.
"Sehingga gairah memberitahu KPU jadi hilang karena masyarakat merasa masukan dan tanggapan yang diberikan nantinya juga akan disimpan KPU atau dijadikan bahan curhatan KPU ke parpol," lanjut Lucius.
Baca Juga: 6 Kepala Daerah di Jatim Masuk DCS Caleg 2024
