PDIP Bakal Bentuk Tim Khusus buat Investigasi Dugaan Kecurangan Pemilu

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan terus mengawal hasil perhitungan Pilpres 2024.

PDIP sendiri menduga ada kecurangan pada pelaksanaan Pilpres yang masif. Oleh sebab itu, PDIP akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi.

“Kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya terdiri dari tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, para pakar berkaitan dengan demografi,” ucap Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024) malam.

Hasto mengatakan, PDIP akan melibatkan banyak pihak untuk melakukan investigasi forensik atas temuan-temuan dugaan kecurangan Pilpres 2024 di lapangan.

“Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada, dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia,” ucap Hasto.

Adapun temuan-temuan itu dikumpulkan oleh PDIP, dan juga partai-partai koalisinya, yakni Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan juga Perindo. Tak lupa juga dengan relawan Ganjar-Mahfud, serta kelompok-kelompok pro-demokrasi.

“Seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan relawan saksi, dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi,” ujar Hasto.

Hasto sendiri menyampaikan opini pengamat bahwa proses demokrasi di Indonesia sudah kritis. Dia bahkan menyatakan pilpres yang dilaksanakan saat ini merupakan pesta demokrasi terburuk pascareformasi.

“Para pengamat mengatakan, demokrasi di Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir,” ucap Hasto.

Dia menegaskan pilpres harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Bahwa yang dipakai adalah berdasarkan rekapitulasi yang bersifat penghitungan berjenjang dari TPS ke atas,” tutur Hasto.

Baca Juga: PDIP Jabar Temukan Banyak Pelanggaran Saat Pencoblosan