Cegah Bully di PPDS, Menkes: Pertama Gak Boleh Denial

Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya berupaya memberantas perundungan alias bully di lingkaran Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (Residen).

Menurutnya, dalam memberantas bully, semua pihak harus bekerja sama, termasuk Fakultas Kedokteran (FK) dan pihak rumah sakit (RS).

Budi pun menyinggung dalam memberantas perundungan, yang utama adalah tidak menutup mata pada tindakan perundungan.

“Ya pertama gak boleh denial ya,” kata Budi usai konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Budi mengaku pihaknya menyoroti kasus perundungan yang masif, yang dialami para dokter yang mengikuti PPDS. Misalnya pemerasan-pemerasan yang dilakukan para senior pada residen junior, seperti yang ramai dibahas di media sosial.

“Dalam sistem pendidikan para PPDS yang dibikin oleh fakultas kedokteran memang banyak dana-dana tidak resmi, aku dapet yang mesti disetor oleh mereka, baik itu yang disetor ke seniornya, atau ke mana, aku gak tahu. Tapi bukti-bukti transfernya ada,” tutur Budi.

Budi mengajak FK untuk meneken kerja sama dengan pemerintah, agar PPDS di RS vertikal Kemenkes bisa dipantau langsung oleh Kemenkes.

“Mereka ini bukan bagian dari RS Kemenkes, jadi kita megangnya juga agak susah. Nah sekarang kita lagi ingin memperbaiki tata kelolanya, saya bilang sama Pak Nadiem, Pak Nadiem sudah setuju, tinggal di bawahnya saja masih ngotot-ngototan, harus ada kerjasama antara RS Kemenkes dengan FK, supaya mereka bisa tanda tangan kontrak dengan kita,” ujar Budi.

Terkait perundungan yang diduga menjadi penyebab mahasiswi PPDS Undip berinisial ARL mengakhiri hidup, menurutnya saat ini sedang diusut oleh Kepolisian dan juga Inspektorat Jenderal Kemenkes.

“Sekarang biarin Irjen sama Polisi periksa, biar lebih sistematis,” kata Budi.

Baca Juga: IDI Jateng Janji Evaluasi Kesehatan Psikis Dokter PPDS