Respons Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Demo Tolak RUU Pilkada

Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menilai proses demokrasi yang berlangsung saat ini merupakan wujud nyata dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pernyataan tersebut menyikapi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK). Massa mengawal sidang paripurna DPR RI yang akan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dan memastikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dihormati.

"Hari ini kita melihat proses demokrasi yang luar biasa. Seluruh stakeholder memainkan peran mereka dalam proses berdemokrasi," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan, baik Mahkamah Agung (MA) maupun MK telah menjalankan tugasnya di ranah yudikatif, sementara DPR tetap fokus pada fungsi legislasinya. Media dan masyarakat sipil juga, menurutnya, berperan penting sebagai pengawas demokrasi.

"Di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita melihat kebesaran kita sebagai sebuah bangsa," sebutnya.

"DPR tadi sudah menyatakan bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus nanti RUU Pilkada tidak disahkan, maka DPR akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK," sambung Hasan.

Pemerintah, lanjut dia, tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan akan terus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dia juga mengimbau agar semua pihak menjaga ketenangan dan menghindari penyebaran disinformasi yang dapat memicu kericuhan, serta mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas demi kepentingan publik dan kelancaran ekonomi.

"Kita harus tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu," ucapnya.

Baca Juga: Anggota DPR Habiburokhman: Tak Ada Pengesahan RUU Pilkada Hari Ini