Pemerintah Tak Akan Menyimpang dari Putusan Final soal RUU Pilkada

Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menjelaskan, posisi pemerintah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat tergantung pada aturan hukum yang berlaku.

Dia menegaskan jika undang-undang baru disahkan, dalam hal ini Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, pemerintah akan mengikuti undang-undang tersebut. Namun, jika tidak ada perubahan dalam undang-undang, pemerintah akan tetap mengacu pada aturan yang terakhir berlaku, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemerintah itu memang dibatasi oleh hal-hal yang seperti itu," kata dia dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Juru bicara (jubir) Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu memastikan pemerintah tidak akan menyimpang dari aturan hukum yang ada, diibaratkan seperti kereta yang berjalan di relnya. Dia menekankan pemerintah akan selalu mengikuti aturan yang berlaku saat ini, sama seperti lembaga-lembaga lainnya.

"Jadi, maksudnya nggak bisa belok-belok. Sudah ada relnya nih. Ini sudah kayak kereta, sudah kita ada di relnya. Jadi, itu prinsip pemerintah seperti itu. Jadi, tidak bisa ditafsirkan lain," ujarnya.

"Teman-teman bilang, 'wah, pemerintah akan pakai aturan yang berbeda'. Nggak bisa seperti itu. Jadi, kita akan ikuti aturan yang sama dengan yang diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Apa itu? Aturan yang sedang berlaku," sambung Hasan.

Dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir dan menghindari berburuk sangka terkait langkah pemerintah dalam isu RUU Pilkada. Dia menyatakan segala perkembangan situasi saat ini perlu dilihat secara objektif.

"Jangan berpikir macam-macam dulu. Dan hari ini kan kita bisa lihat ya, yang berkembang seperti apa. Kita lihat besok, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya.

Baca Juga: DPR Tak Jadi Sahkan RUU Pilkada Hari Ini, Jubir Presiden: Kita Hormati