Mendagri: Polri Harus Petakan Potensi Konflik saat Pemilu
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian berharap jajaran Polri aktif memetakan potensi konflik untuk mendukung suksesnya pemilu dan pilkada serentak 2024.
Menurutnya, peran aparat keamanan merupakan salah satu kunci menjaga situasi tetap aman dan stabil termasuk saat Pemilu dan Pilkada 2024.
“Dari kepolisian saya harapkan betul, tidak hanya bekerja responsif, tetapi bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat,” kata Tito, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi "Mantap Brata 2023-2024" dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, yang dikutip Kamis (28/9/2023).
Rapat ini dihadiri oleh jajaran kepolisian di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga: Anggota Polri Diminta Netral Saat Pemilu 2024, Hindari Politik Praktis
1. Harus ada pemetaan potensi konflik
IDN Times/Galih PersianaBerdasarkan pengamatan Tito, beberapa konflik yang muncul tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang melatarbelakanginya.
“Karena itu, dibutuhkan prediksi melalui pemetaan potensi konflik yang lebih baik sehingga tidak meletup,” ucap Tito.
Ia berharap, pada pemilu nanti, intelijen di daerah maupun pusat betul-betul diperkuat.
Baca Juga: Polri Bakal Gelar Operasi Mantap Brata Amankan Pemilu 2024
2. Memetakan juga daerah rawan konflik
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Apalagi, seluruh daerah menggelar pilkada secara serentak dan membutuhkan pengamanan. Kondisi tersebut membuat sistem backup pengamanan antarwilayah tak seperti saat pilkada berlangsung hanya di sebagian daerah.
“Betul-betul dipetakan daerah itu yang mana yang aman, mana yang rawan, mana yang sangat rawan sekali, sehingga yang sangat rawan bisa menjadi tambah kekuatan di situ,” ungkap Tito.
Tito kembali menegaskan, akurasi pemetaan kerawanan menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan pilkada. Ia tak ingin Polri baru bergerak setelah konflik terjadi.
3. Penyebaran pasukan di wilayah tertentu
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)Selain itu, perlu juga adanya penyebaran pasukan di wilayah tertentu berdasarkan tingkat kerawanannya, sehingga sigap bergerak dan tak menunggu pasukan bantuan dari pusat.
“Jadi kuncinya adalah sekali lagi masalah akurasi dan mohon dilakukan simulasi-simulasi untuk memperkuat sinergi antara TNI/Polri, Satpol PP, dan Satlinmas,” jelasnya.
Tito juga meyakini bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024. Apalagi saat ini kepercayaan publik terhadap Polri makin lama kian meningkat, sehingga menjadi modal untuk mengamankan agenda yang berlangsung secara massal tersebut.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Polri Utamakan Personel 50 Tahun ke Bawah untuk Kawal Pemilu 2024
