Setahun Lebih Pilot Susi Air Disandera KKB, Begini Upaya Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika berada di Papua. (Dokumentasi media Polhukam)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan upaya pembebasan terhadap pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, masih terus dilakukan. Hingga kini belum diketahui kapan Philip bakal menghidup udara bebas.
Padahal, ia telah ditawan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) lebih dari satu tahun. Kapten Philip ditawan oleh KKB pada 7 Februari 2023.
Hadi menyebut upaya pembebasan Philip dilakukan menggunakan pendekatan soft approach. Salah satu caranya dengan terus melakukan koordinasi ke tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
"Koordinasi itu dilakukan agar sandera yang berprofesi sebagai pilot di Susi Air dapat segera dibebaskan," ujar Hadi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (31/5/2024).
Hadi menambahkan saat ini masih dilakukan dialog agar dapat mewadahi kepentingan kedua pihak. Selain itu, ia mengharapkan agar Philip bisa dibebaskan dalam keadaan selamat.
"Doakan saja agar apa yang kami lakukan dapat membebaskan pilot Susi Air yang sudah ditawan lebih dari setahun," tutur mantan Panglima TNI itu.
1. Kondisi pilot Susi Air memprihatinkan, terlihat dalam keadaan sakit
Keadaan pilot Susi Air, Captain Philip Mark Mehrtens ketika ditawan oleh TPNPB-OPM. (Dokumentasi Istimewa)Sebelumnya, tokoh pembela HAM di Papua, Theo Hesegem menyebut kondisi pilot Susi Air itu dalam keadaan nelangsa atau memprihatinkan. Ada kemungkinan, kata Theo, Philip dalam kondisi sakit. Maka, ia mendorong agar Egianus Kogoya dan organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) segera membebaskan Philip.
Pernyataannya itu didasari pada foto Philip yang sempat beredar di media sosial. "Sebagai pembela HAM, saya juga berharap TNI-Polri dan TPNPB-OPM bisa mengendalikan diri. Tidak melakukan kekerasan mengulang seperti tahun 2023, sehingga rasa kenyamanan hak hidup dan rasa bebas tanpa rasa takut perlu dijaga. Agar masyarakat tidak selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma," ujar Theo di dalam keterangan tertulis pada Maret 2024.
Theo menambahkan pembebasan pilot Susi Air membutuhkan kesepakatan pemerintah Indonesia dengan KKB.
"Tim negosiasi pembebasan pilot dibutuhkan orang orang independen dan terpercaya, Mereka ditunjuk oleh pihak-pihak yang bermasalah dan pihak yang merasa dirugikan," katanya.
Ia mengatakan pemerintah pusat hingga daerah telah melakukan berbagai upaya pembebasan pilot Susi Air. Mulai dari pengiriman pasukan, melakukan berbagai lobi hingga pembentukan tim negosiasi.
Pemerintah pusat juga menunjuk perorangan untuk membangun jalur komunikasi. Tetapi, semua upaya itu belum membuahkan hasil. Justru, muncul korban jiwa baik dari personel TNI/Polri dan masyarakat sipil.
"Penunjukan tim negosiasi atau perorangan yang ditunjuk pemerintah pada 2023, dalam rangka upaya penyelamatan pilot Susi Air hanya sepihak. Kemudian tim yang dimaksud didorong oleh anggota TNI-Polri, intelijen dan pemerintah daerah," tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Selandia Baru Temui Polri di Papua Bahas Pembebasan Pilot Susi Air
2. Menko Hadi sedang bicarakan perubahan nomenklatur dari KKB menjadi OPM
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di depan Hotel Grand Mahakam. (IDN Times/Santi Dewi)Sementara, usai meningkatnya peristiwa tindak kekerasan di Papua, Panglima TNI mengubah nomenklatur dari KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hadi pun mengatakan perubahan nomenklatur itu sedang dibicarakan antara instansi terkait.
"Tujuannya adalah bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan di sini (Papua). Nomenklaturnya akan masih dilakukan koordinasi. Nanti tinggal diputuskan," kata Hadi.
Ketika ditanyakan apakah ada perubahan pola penanganan KKB bila nomenklatur itu resmi diubah, Hadi menampiknya.
"Tidak ada perubahan yang dilakukan anggota TNI-Polri dalam penanganan di lapangan. Kami fokus ke pendekatan kesejahteraan. Kalau kegiatan-kegiatan untuk operasi hanya berapa persen, itu pun hanya penegakan hukum tapi pendekatan kesejahteraan yang paling utama," tutur dia.
3. KKB tuntut negosiasi dilakukan lewat PBB
Ilustrasi aksi penembakan oleh KKB Papua. (IDN Times/Istimewa)Sementara, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengajukan syarat bila pilot Susi Air ingin dibebaskan. Mereka meminta ada keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami akan melepaskan pilot melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu PBB," ujar Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom dalam keterangan tertulis, pada pertengahan April 2024.
Sebby mengatakan, pelepasan Philips juga bisa dilakukan jika pemerintah Indonesia dan Selandia Baru bisa memenuhi dan menjawab tuntutan dari KKB. Namun, ia tak menyebut apa tuntutan yang disampaikan ke pemerintah Selandia Baru dan Indonesia.
Selain itu, Sebby meminta agar TNI tak lagi menyerang tempat penyanderaan Philips dengan pesawat tempur dan bom.
"Indonesia setop melakukan pengeboman dengan helikopter, pesawat tanpa awak, kamera drone. Karena tindakan yang dilakukan negara Indonesia melalui TNI/Polri terhadap kami sangat tidak seimbang," katanya.
Baca Juga: TNI: Selandia Baru Percayakan Pembebasan Pilot Susi Air pada RI
