PP Muhammadiyah: Kami Tidak Pernah Meminta-Minta Konsesi Tambang
Ilustrasi aktivitas pertambangan. (IDN Times/Adtiya Pratama)
Intinya Sih...
- PP Muhammadiyah membantah meminta konsesi tambang batu bara, namun pertimbangkan menerima izin konsesi yang ditawarkan oleh pemerintahan Jokowi.
- Area konsesi yang dibolehkan untuk dikelola oleh ormas keagamaan berada di enam titik saja, dengan pertimbangan dari PP Muhammadiyah tergantung pada area yang ditawarkan.
- Keputusan PP Muhammadiyah bisa saja tidak menerima izin konsesi tambang jika setelah dicek area konsesinya sudah tak ada lagi cadangan batu bara serta tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, membantah pihaknya pernah ikut meminta-minta untuk diberi konsesi pengelolaan tambang batu bara. Tetapi, PP Muhammadiyah mempertimbangkan untuk menerima atau tidak, izin konsesi tambang batu bara tersebut.
Publik kini terkejut lantaran PP Muhammadiyah bakal menerima izin konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Muhammadiyah jadi ormas keagamaan kedua yang menyambut positif setelah PB Nahdlatul Ulama (NU).
"Ini perlu dicatat ya, Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta (izin konsesi tambang). Kesannya kami meminta-minta, oh enggak! Pernah gak kami meributkan itu, bila tidak diberikan oleh menteri? Gak pernah!" ujar Azrul ketika dikonfirmasi, Sabtu (27/7/2024).
Ia menggarisbawahi apapun yang diputuskan oleh PP Muhammadiyah didasari pertimbangan ilmiah. Bahkan, mereka mengklaim sudah melalui proses kajian selama tiga bulan sebelum menentukan sikap.
"Muhammadiyah gak pernah memutuskan sesuatu dengan emosional. Gak pernah! Selama tiga bulan itu, kami menggelar seminar, diskusi sampai mengundang pakar lingkungan hidup, pertambangan, sosial hingga praktisi," katanya.
Ia tak menampik ada sebagian warga Muhammadiyah yang mendorong PP Muhammadiyah untuk menolak pengelolaan izin konsesi tambang. Lalu, dorongan itu disebarluaskan lewat media sosial. PP Muhammadiyah pun sejak saat itu dipersepsikan sudah menolak pemberian izin konsesi tambang batu bara dari pemerintah.
"Jadi, kami tidak berubah pikiran. Memang sejak awal belum pernah memutuskan," imbuhnya.
1. PP Muhammadiyah sebut izin konsesi tambang yang boleh dikelola hanya enam titik
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung. (ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka)Lebih lanjut, Azrul menyebut, area konsesi yang dibolehkan untuk dikelola oleh ormas keagamaan berada di enam titik saja. Ia pun tak menampik bahwa salah satu pertimbangan nantinya PP Muhammadiyah betul-betul menerima konsesi tambang, tergantung dari area yang ditawarkan. Menurut informasi yang ia terima, titik konsesi tambang yang paling baik sudah diklaim oleh ormas keagamaan lain.
"Jadi, kita harus tahu dulu di daerah mana (konsesi yang diberikan untuk dikelola). Ketiga, titik ini ada isinya gak? Ada batu baranya gak yang mau diberikan? Karena yang diberikan ini (area konsesinya) terbatas. Hanya ada di enam lokasi. Di luar dari enam lokasi itu, tidak dibolehkan," katanya.
Ia pun berharap pada Minggu ini sudah ada gambaran area konsesi mana yang diberikan untuk dikelola oleh PP Muhammadiyah. "Kalau dalam perjalanannya, ini sudah lampu kuning lah," imbuhnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Terima Izin Tambang Dinilai Sudah Lalui Kajian Matang
2. PP Muhammadiyah klaim manfaat dari konsesi tambang akan dikembalikan ke umat
Editor’s picks
Ilustrasi Gedung PP Muhammadiyah di Jakarta Pusat. (ANTARA FOTO/Lintang Budiyanti)Azrul juga menggarisbawahi, PP Muhammadiyah bisa saja tidak jadi menerima izin konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah, lantaran setelah dicek area konsesinya sudah tak ada lagi cadangan batu bara. Poin lain yang menjadi pertimbangan adalah apakah pemberian izin tambang itu akan memberikan manfaat tidak hanya bagi Muhammadiyah tetapi juga masyarakat luas.
"Itu yang membedakan kami dengan para pebisnis tambang. Bila tambang ini kita ambil, akan maslahat gak? Termasuk masyarakat yang ada di sekitar tambang. Ini kajiannya dalam," kata Azrul.
Salah satu kajian yang nantinya akan diterapkan oleh PP Muhammadiyah seandainya resmi mengelola tambang, yaitu agar tidak menimbulkan konflik sosial. PP Muhammadiyah tidak akan membiarkan warga sekitar malah terusir dari tempatnya sehari-hari tinggal.
"Walaupun itu lahan bukan punya mereka. Tetapi, tetap Muhammadiyah tidak akan mau (mengusir). Bila mereka sudah berladang di sana, tetapi harus dipindahkan, itu dipikirkan dipindahkan ke mana. Itu yang membedakan Muhammadiyah (dalam hal pengelolaan)," imbuhnya.
3. Pemberian izin konsesi tambang bagi ormas keagamaan diduga demi kepentingan politik
Ilustrasi tambang batubara (unsplash.com/@dominik_photography)Sementara dalam sudut pandang Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar, pemberian izin konsesi tambang batu bara oleh pemerintah bagi ormas keagamaan jelas memiliki motif politik. Tujuannya agar pemerintahan mendatang minim kritik.
"Biar bagaimanapun, ormas keagamaan ini kan memiliki pengaruh secara sosial dan politik yang besar ke publik. Mereka ini secara terbuka menyokong kekuasaan politik, terutama di era kekuasaan Pak Jokowi. Lalu, ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo," ujar Melky ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada 25 Juli 2024 lalu.
Jokowi, kata Melky, memiliki kepentingan agar ia tidak diganggu usai lengser dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober mendatang. Di sisi lain juga merawat pengaruh.
"Pengaruh itu bisa dirawat pertama lewat putranya yang menjadi wakil presiden dan Prabowo. Apalagi Pak Jokowi memang mendukung Pak Prabowo toh di pemilu yang lalu?" tanyanya.
Jatam pun menyayangkan keputusan ormas keagamaan yang secara sadar memilih untuk menerima tawaran konsesi tambang batu bara tersebut. Maka, baik NU dan Muhammadiyah secara resmi sudah kehilangan legitimasi untuk mengkritisi pemerintah dan menyuarakan aspirasi umat.
"Kalau mau mengkritik, kan akan dipertanyakan balik oleh publik. Lho, NU dan Muhammadiyah kan bagian dari pelanggaran lingkungan. Jadi, ini bukan terjebak tetapi memang ingin main lumpur bareng," ujarnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Terima Izin Tambang, MUI: Asal Tak Rusak Lingkungan
