Politikus PAN Minta Pemerintah Jelaskan Anggaran HUT ke-79 RI di IKN
Kirab bendera Merah Putih ke IKN (Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, meminta pemerintah melakukan klarifikasi terkait anggaran untuk perhelatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Apalagi, sempat jadi sorotan anggaran untuk upacara 17 Agustus membengkak, sementara situasi perekonomian masyarakat saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja.
"Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi yang sedang sulit. Karena dikabarkan pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu," ujar Gaus dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).
Apalagi biaya sewa mobil dan kamar hotel yang disediakan santer disebut meningkat berkali-kali lipat dari yang disewa biasanya. Salah satunya penyewaan mobil Toyota Alphard yang dilaporkan mencapai Rp25 juta per hari.
Anggota DPR RI dari dapil Sumatra Barat itu pun menelai langkah penyedia jasa sewa mobil dan hotel untuk memberlakukan kenaikan tarif juga tidak baik. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
"Terkesan pihak hotel dan penyedia jasa sewa mobil memanfaatkan momen perayaan HUT RI di IKN, karena memang tidak ada kompetitornya. Mestinya pemerintah tidak menerima tawaran begitu saja yang digunakan hanya untuk acara seremonial," katanya.
Apa kata pemerintah soal membengkaknya biaya peringatan HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur?
1. Pemerintah dianggap tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus semprot KPU-Bawaslu karena banyak anggota absen. (YouTube.com/TV Parlemen)Gaus mengatakan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini banyak yang dihantui kondisi ekonomi yang berat. Anggaran yang membengkak untuk peringatan HUT ke-79 RI justru dianggap tidak berempati terhadap kondisi masyarakat.
"Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," kata pria yang duduk di Komisi II DPR tersebut.
Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengakui jumlah tamu yang mengikuti HUT ke-79 RI berkurang drastis dari 8.000 menjadi 1.300 tamu undangan. Hal itu lantaran jumlah hotel yang tidak mencukupi untuk menampung semua tamu undangan khusus tersebut.
"Awal-awal yang diundang itu 8.000 (tamu). (Setelah) dihitung-hitung, (kapasitas) hotelnya gak cukup. Akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit," ujar Jokowi di IKN, kemarin.
Baca Juga: Jokowi soal Keppres IKN: Pindah Rumah Saja Ribet, Apalagi Ibu Kota
2. Moeldoko sebut anggaran HUT ke-79 RI membengkak karena keterbatasan fasilitas
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sementara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan salah satu penyebab membengkaknya anggaran upacara HUT ke-79 RI lantaran tahun ini diadakan di IKN, Kalimantan Timur. Hal tersebut baru kali pertama diadakan di satu area yang benar-benar baru.
"Ini situasional karena satu ini tidak diselenggarakan di Bali atau di Jakarta yang semuanya (fasilitas) relatif ada. Kita adakan HUT di sini di mana semua (fasilitas) relatif belum terpenuhi," ujar Moeldoko dalam keterangan video yang dikutip Selasa (13/8/2024).
Moeldoko akhirnya mengakui biaya untuk perhelatan acara satu hari di IKN memang mahal. Tetapi, Moeldoko berdalih, lonjakan biaya itu bakal dinikmati masyarakat bawah di Kaltim.
"Masyarakat di daerah ini akan menikmati situasi itu," kata mantan Panglima TNI itu.
3. Warga di sekitar IKN dilarang ikut upacara ke-79 RI
IKN di Kalimantan Timur (IDN Times/Umi Kalsum)Sementara, warga di sekitar IKN dilarang mengikuti upacara yang digelar pada 17 Agustus mendatang. Alih-alih menyaksikan langsung, warga diajak menonton peringatan upacara yang diselenggarakan secara hybrid tersebut lewat tayangan live streaming. Padahal, sebelumnya Istana menyatakan masyarakat lokal menjadi prioritas utama untuk bisa menghadiri secara langsung upacara di HUT ke-79 RI.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, mengatakan masyarakat umum tidak bisa masuk ke venue utama di Istana Garuda. Namun, kata dia, kemeriahan tetap dapat dinikmati dari dekat.
"Sama seperti (upacara HUT RI) di Jakarta, penduduk di sana tidak semua bisa masuk ke Istana Negara. Tapi mereka bisa menyaksikan secara langsung (live streaming). Nah, kita ajak masyarakat seperti itu,” ujar Sri di Kaltim pada 6 Agustus 2024.
Tayangan live streaming, kata Sri, digelar Pemprov Kaltim bekerja sama dengan otoritas di kabupaten atau kota. Rencananya live streaming itu akan digelar di Pentacity Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda.
"Jadi, ini juga acara untuk siswa dan mahasiswa sebagai bentuk edukasi tentang IKN, soal progresnya, lalu ada kuis-kuis, setelah itu baru nonton bareng upacara,” katanya.
4. Pemerintah siapkan glamping perkemahan hingga bus untuk peserta dan petugas acara HUT ke-79 RI
Editor’s picks
Kepala Sekretariat Presiden sekaligus Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sambutan dalam acara Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar di DKI Jakarta. (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan pemerintah menyiapkan glamping untuk tempat menginap petugas upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN. Selain itu, tower tempat tinggal ASN hingga hotel juga disiapkan untuk peserta upacara.
"Kami nanti kami persiapkan rumah tinggal ASN, ada beberapa hotel dan tentunya glamping perkemahan yang kita gunakan untuk peserta atau petugas," ujar Heru di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan ada sejumlah tempat yang disiapkan untuk tempat menginap peserta upacara HUT ke-79 RI.
"Ada 4 kantor Kemenko, masing-masing ada 4 tower, jadi ada 16 tower di sana, progresnya lebih dari 80 persen. Kemenko 1 akan dimanfaatkan (selesai) 1 tower, kemenko 2 selesai 1 tower dalam rangka 17 Agustus, ini semua akhir 2024 sampai September nanti, Kemenko 3 ada 2 tower yang akan selesai sebelum 17 Agustus ini dan kemenko 4, 3 tower," ujar Basuki dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.
"Masing-masing tower yang berfungsi tadi, semua ada 2-3 lantai untuk menampung ASN dan petugas upacara," sambungnya.
Basuki mengatakan, pengaturan tempat menginap peserta dan petugas upacara dilakukan Kementerian Sekretariat Negara.
"Untuk tamu dan peserta upacara, jadi hunian ASN, rumah menteri semua diatur langsung oleh Setneg pemanfaatannya untuk 17 Agustus 2024," kata dia.
Berdasarkan paparan Basuki, ada 14 rumah dinas menteri, 14 hunian ASN dan 7 tower kantor kementerian koordinator yang akan dimanfaatkan menjadi tempat menginap peserta dan petugas upacara HUT ke-79 RI.
Terkait transportasi untuk peserta upacara, Sekretaris Kementerian Negara, Setya Utama, mengatakan lembaganya menyewa ratusan kendaraan untuk operasional HUT ke-79 RI di IKN. Setya mengatakan, jumlahnya tak sampai seribu unit.
"Tentu saja diperlukan juga kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik, seperti truk dan mobil boks barang," ujar Setya kepada jurnalis, Rabu, 7 Agustus 2024.
Setya mengatakan, mayoritas kendaraan yang disewa Kemensetneg adalah bus. Total yang disewa sekitar 200 kendaraan.
"Total semua itu, hanya seratusan unit. Armada bus yang disiapkan oleh panpel bidang transportasi (Kemenhub dan OIKN juga Pemda setempat) jumlahnya juga hanya sekitar 200-an (jauh dari 1.000 unit) untuk sarana transportasi pasukan upacara dan undangan," kata dia.
Menurutnya, kendaraan dari dan ke IKN pada peringatan HUT ke-79 RI diprioritaskan bus.
Bantahan juga disampaikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) soal penyewaan kendaraan hingga seribu mobil untuk tamu negara dan Very Very Important Person (VVIP).
"Jadi, untuk upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN terbatas, tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN belum jadi, ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September," ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Kementerian Sekretaris Negara, Selasa, 6 Agustus 2024.
"Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu, sama prasarana transporasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangannya yang paling anu, karena terbatas makanya kita menggunakan bus itu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," sambungnya.
Menurut Pratikno, harga sewa mobil mengikuti setiap daerah, sehingga Kemensetneg tak bisa menentukan. Dia menegaskan, nantinya tamu undangan upacara HUT ke-79 RI di IKN akan menggunakan bus.
"Itu kan lokal, pasar lokal, bukan kita dan kita besok gak akan menggunakan itu kan. kita akan menggunakan bus," kata dia.
Pratikno mengatakan, semua anggaran yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN dibiayai negara.
"Kalau itu kan penyelenggaraan upacara, kan memang dibiayai negara, ya, gak ada masalah, setiap tahun juga gitu," ucap dia.
Terkait penyewaan ribuan mobil berawal dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, yang menyebut Kemensetneg menyewa seribu mobil.
"Kami dan Kemensetneg tandatangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," kata Kiswanto, dilansir ANTARA.
Kiswanto mengatakan, karena keterbatasan kendaraan, sejumlah unit juga dikirim ke Kalimantan Timur, asalnya mulai dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu.
Harga sewanya pun naik fantastis, untuk Fortuner yang biasanya Rp2,5 juta per hari, naik menjadi Rp5 juta per hari. Kemudian untuk Hi-Ace naik menjadi Rp15 juta per hari dari biasanya Rp3,5 juta.
"Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," ucap Kiswanto.
Baca Juga: Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN
