Politik Sayang Anak Bakal Buat Jokowi Sulit Netral di Pemilu 2024
Tiga bakal capres di pemilu 2024 ketika diajak makan siang oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Senin, 30 Oktober 2023. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago mengajak publik tidak terbuai dalam politik meja makan yang dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023). Jokowi mengajak tiga bakal calon presiden (capres) di Pemilu 2024 makan siang di Istana Merdeka.
Jokowi sempat disorot publik setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi, Prabowo Subianto. Gibran dipilih Prabowo setelah MK memutus uji materi tentang batas usia capres dan cawapres. MK memutus seseorang berusia di bawah 40 tahun yang sedang dan pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres dan cawapres.
Menurut Pangi, publik tidak akan percaya bahwa Jokowi bakal bersikap netral di Pilpres 2024.
"Apakah dengan habis makan ini semuanya selesai? Itu baru etape kedua. Akan ada etape-etape selanjutnya. Ini cara Jokowi untuk menenangkan emosi publik karena dia saat ini sedang dalam keadaan terdesak. Jadi, ini gimik Jokowi aja," ujar Pangi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Senin (30/10/2023) malam.
Ia menilai pernyataan Jokowi yang berjanji bakal netral sulit ditepati. Apalagi mengingat Gibran ikut berlaga di Pemilu 2024.
"Kan yang bisa dipegang dari seorang politisi atau negarawan itu kan omongannya. Kalau misalnya omongannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya, maka kan kita tidak bisa pegang," tutur dia lagi.
Ia juga mengingatkan Gibran pun tidak bisa dipegang perkataannya. Sudah beberapa kali, Gibran menyiratkan seolah tidak tertarik untuk maju jadi bakal cawapres. Pada kenyatannya, ia tetap maju mendampingi Prabowo Subianto.
"Ketika Gibran ditanyakan apakah maju sebagai bakal cawapres, malah disuruh tanya ke partai. Kemudian, ketika sudah resmi menjadi bakal cawapres, Gibran meminta agar menanyakan ke rakyat. Sebab, rakyat yang katanya bakal memilih," katanya.
Baca Juga: Surya Paloh: Jokowi Ajak Makan 3 Bacapres, Awal Bagus Redakan Sinisme
1. Meski Jokowi janji bakal netral belum tentu omongan ditepati
Bakal capres Anies Baswedan duduk di seberang Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat makan siang pada 30 Oktober 2023. (Dokumentasi Biro Pers Istana)Pangi menilai strategi Jokowi menggunakan politik meja makan adalah cara untuk meraih simpati publik. Pangi menyebut, eks Wali Kota Solo itu akan melihat respons publik setelah mengundang tiga bakal capres itu makan siang bersama.
"Jadi, dianggap oleh Pak Jokowi, agar gelombang (kebencian) bisa jadi teduh dengan menggunakan politik meja makan. Nanti, dia akan tunggu respons publik. Oh, kita tetap hormat ke Pak Jokowi karena responsnya netral, Pak Jokowi berada di tengah. Kembali ditunggu untuk dipuji-puji lagi," kata Pangi.
Ia menggarisbawahi Jokowi bakal sulit bersikap netral karena putra sulungnya menjadi bakal cawapres Prabowo.
"Ketika bicara sayang anak-sayang anak, akan susah berbicara mengenai netralitas. Sejak awal (putusan) Mahkamah Konstitusi kan sudah cacat. Ketika prosesnya saja sudah bermasalah, itu susah menyatakan ke depan bahwa pemilu tidak akan ada kecurangan dan datar," tutur dia.
Baca Juga: Surya Paloh: Jokowi Ajak Makan 3 Bacapres, Awal Bagus Redakan Sinisme
2. Potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi di Pemilu 2024 sangat besar
Editor’s picks
Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke pondok pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (6/3/2023) (dok. Sekretatiat Presiden)Sementara, menurut pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ikrar Nusa Bhakti, risiko penyalahgunaan yang dilakukan Jokowi tetap besar di Pemilu 2024. Meskipun, Jokowi sudah menyampaikan kepada publik bakal mendukung ketiga pasangan capres dan cawapres. Pernyataan itu, kata Ikrar, tidak lebih sebagai sikap bahwa Jokowi seorang negarawan.
"Sebagai seorang presiden, Pak Jokowi memang harus mengatakan demikian. Begitu juga Pak Prabowo yang mengatakan tidak akan menggunakan fasilitas negara. Tetapi, yang dipermasalahkan orang bukan penggunaan fasilitas negara, melainkan aparatur negara, baik itu sipil, personel TNI, personel Polri, intelijen hingga badan siber," ujar Ikrar kepada media pada Minggu (29/10/2023).
Sebab, biar bagaimanapun Jokowi adalah ayah Gibran.
"Jadi, it's almost impossible bahwa dia bisa 100 persen bersikap netral (di pemilu)," tutur dia.
Oleh karena itu, Ikrar tidak henti-hentinya berbicara ke sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kapolri, KSAD, Panglima TNI, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara, Kepala BIN, hingga Menteri Dalam Negeri, agar netral.
"Saya mengimbau agar mereka tidak mengerahkan aparaturnya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Saya juga menyampaikan kepada masyarakat agar aware dan sadar. Kalau perlu, kita hidupkan lagi gerakan siskamling seperti dalam pemilu 1999 lalu," ujarnya lagi.
Gerakan itu dilakukan untuk mencegah gangguan jelang pemilu. Ikrar menambahkan, siskamling bisa diadakan satu minggu sebelum pemungutan suara dan satu pekan paska diadakan pemilu.
Baca Juga: Djarot Pastikan PDIP Tak Jadi Oposisi Sampai Presiden Jokowi Pensiun
3. Istana tepis Jokowi bakal mobilisasi aparatur negara untuk menangkan Gibran
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara, tenaga ahli madya dari Kantor Staf Presiden (KSP), Handoko menegaskan Jokowi tidak akan menggunakan aparatur negara untuk memenangkan Gibran di Pemilu 2024. Ia menggarisbawahi pemerintah juga memiliki kepedulian agar Pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin berkualitas baik.
"Maka, kemudian situasi di mana ada alat negara, alat pemerintahan, itu adalah situasi yang akan selalu kita hadapi dalam setiap pemilu. Kita sudah membuktikan bahwa dalam pemilu-pemilu kemarin, tidak ada isu atau persoalan dengan keberadaan alat-alat negara yang dicurigai tadi akan dimobilisasi," ujar Handoko pada Minggu.
Oleh sebab itu, menurut Handoko, publik tidak perlu khawatir terkait adanya pengerahan alat-alat negara oleh Presiden. Ia pun tidak menampik bahwa di pemilu sebelumnya tidak pernah diikuti oleh anak presiden yang masih berkuasa.
"Tetapi, kekhawatiran semacam ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Tetapi, kita harus ekstra dalam mengantisipasi berbagai hal. Maka, semua komponen masyarakat wajib berperan aktif untuk melakukan pengawasan, kontrol, jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemilu esok," tutur dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Tiga Capres Temui Jokowi di Istana, Posisi Duduk Anies Jadi Sorotan
