Menko Polhukam: Data yang Terkunci di PDNS 2 Ditargetkan Pulih Juli

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan data yang sempat dikunci di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) di Surabaya ditargetkan pulih pada Juli 2024. Hal itu sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Poin tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi di antara sejumlah instansi. Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Menkominfo, Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian; Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan; Wakil Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, serta pejabat tinggi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hingga pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Rapat koordinasi hari ini untuk membahas terkait tindak lanjut perintah dari Bapak Presiden, agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," ujar Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Hadi menyebut instansi atau kementerian yang menyimpan datanya di PDNS 2 Surabaya bisa kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.

"Situs dingin yang ada di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan yang bersifat strategis," kata mantan Panglima TNI itu.

Sehingga, kata Hadi, bila terjadi sesuatu maka PDN di Batam bisa bisa langsung diaktifkan. Hal tersebut tidak terjadi ketika PDNS 2 di Surabaya yang diserang menggunakan ransomware.

Bahkan, Kepala BSSN, Hinsa Siburian secara blak-blakan mengaku data cadangan yang tersedia di Batam hanya dua persen. Sisa data yang terkunci peretas di PDNS 2 berpotensi tak bisa dipulihkan.

Sementara, berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, ada 239 kementerian atau lembaga yang terdampak dari serangan ransomware tersebut. Sedangkan, sebanyak 43 instansi lainnya diproyeksi dapat memulihkan layanannya karena memiliki data cadangan.

Lima instansi lainnya saat ini sudah berhasil memulihkan layanan publiknya. Mereka adalah layanan perizinan event milik Kemenko Marves, layanan imigrasi milik Kemenkum HAM, layanan SIKAP milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), layanan SIHALAL milik Kementerian Agama, dan ASN Digital milik Pemkot Kediri.

Baca Juga: PDNS 2 Diretas, Kemendikbud Sebut Sistem KIP Kuliah Pulih 29 Juli 2024