Mabes TNI Respons Video Viral Panglima soal Piting Warga Rempang
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, ketika memberikan pengarahan mengenai pemilu 2024 di Mabes TNI. (Tangkapan layar zoom TNI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mabes TNI mengklarifikasi potongan video pernyataan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono yang tengah viral, berisi instruksi agar memiting demonstran yang menolak proyek Rempang Eco City. Di dalam video tersebut, Yudo terlihat kesal melihat aksi para demonstran pada 7 September 2023 lalu yang melakukan aksi anarkis kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Berdasarkan, laporan yang ia terima, APH ikut dilempari batu oleh para demonstran. Bahkan, batu yang digunakan berukuran besar.
"Ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika kepolisian gak mampu, baru TNI yang maju. Saya melihat meski mampu (bertahan) tapi kok terus digebuki. Saya melihatkan mereka menumpuk (dengan tameng huru hara) menjadi satu. Sementara, pendemo ini bawa batu (berukuran) besar-besar dilemparkan (ke APH)," ujar Yudo dalam video yang temanya soal pengarahan netralitas pemilu pada 12 September 2023 lalu.
Ia lalu terdengar mengatakan bila ada jumlah demonstran mencapai 1000 orang maka prajurit yang dikerahkan juga mencapai angka yang sama. "TNI nya umpama, masyarakat (berdemo) 1.000, TNI nya juga ada 1.000. Satu miting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.
Ia menambahkan bila prajurit TNI dilengkapi dengan peralatan justru mereka dapat terpojok dan bakal kerap dilempari batu oleh para demonstran. "Anak-anak berani maju dan terus bertahan. Tapi, kalau dilempari (batu), ngamuk juga nanti," tutur dia lagi.
Apa kata Mabes TNI terkait pernyataan Yudo di video yang kemudian viral tersebut?
Baca Juga: Fakta-Fakta Rempang Eco-City, PSN Jokowi yang Picu Konflik
1. Mabes TNI sebut publik salah paham terhadap pernyataan Panglima soal konflik Rempang
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Madya, Julius Widjojono ketika memberikan keterangan pers. (Dokumentasi Mabes TNI)Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Madya Julius Widjojono menilai publik keliru dalam memaknai pernyataan Yudo di video yang viral di media sosial itu. Ia mendorong agar video tersebut ditonton secara utuh. Sayangnya, ketika dicek akun YouTube resmi Puspen TNI, video pengarahan dari Yudo itu sudah tidak ada.
"Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah ke tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga, kami meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri," kata Julius di dalam keterangan tertulis dan dikutip pada Senin (18/9/2023).
Ia menambahkan bahwa di dalam video tersebut Panglima TNI memberi instruksi kepada komandan satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat atau senjata dalam pengamanan aksi demo Rempang. "Hal itu untuk menghindari korban, sehingga lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak daripada menggunakan peralatan yang mematikan," kata dia.
Baca Juga: Komnas HAM Temukan Selongsong Gas Air Mata di Atap Sekolah Rempang
2. Panglima TNI disebut meminta 'merangkul' masyarakat agar terhindar dari bentrokan
Prajurit TNI dan anggota Basarnas mengeluarkan logistik untuk korban gempa bumi Mamuju dan Majene dari pesawat Hercules A 1321 TNI AU saat tiba di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Sementara, terkait dengan istilah 'piting' yang digunakan, Julius menyebut itu merupakan kata yang disampaikan di forum prajurit. Artinya, tiap prajurit 'merangkul' satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan.
"Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan gaya bicara prajurit," kata Julius.
Ia pun menyampaikan harapan Panglima TNI agar sikap brutal tidak juga dilawan dengan kebrutalan lainnya. Menurutnya, peristiwa kisruh yang terjadi pada 7 September 2023 lalu memberikan banyak pelajaran di kedua belah pihak. Baik itu di sisi aparat penegak hukum maupun masyarakat.
"Perlu diingat dengan konflik ini maka kerugian pasti diterima oleh aparat dan masyarakat Indonesia sendiri," ujarnya lagi.
3. Mabes TNI bantah ada penambahan pengerahan pasukan ke Pulau Rempang
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)Di sisi lain, Julius juga membantah ada penambahan pengerahan prajurit yang dikirim ke Pulau Rempang, Batam. Ia mengatakan posisi prajurit TNI di Pulau Rempang hanya terbatas untuk membantu tugas polisi.
"Sampai detik ini tidak ada penambahan," ujar Julius pada hari ini.
Ia mengatakan Mabes TNI hanya mengirim tim Polisi Militer untuk mencegah oknum prajurit terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di pulau tersebut. "Danpuspom sudah dari sana. Tidak ada anggota yang terlibat," tutur dia lagi.
Baca Juga: Komnas HAM Minta Rencana Relokasi Warga Rempang Dihentikan
