Kepala BSSN: Hanya 2 Persen Data yang Kena Ransomware Ada Back Up
Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian saat rapat kerja dengan anggota komisi I DPR. (Tangkapan layar YouTube)
Intinya Sih...
- Hanya 2% data di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya yang di-back up oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 239 kementerian atau lembaga terdampak serangan siber, dengan hanya 43 lembaga memiliki cadangan data di PDNS I Serpong.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian secara blak-blakan mengakui hanya 2 persen data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang di-back up oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Itu sebabnya, proses pemulihan data usai kena serangan ransomware memakan waktu lebih dari satu minggu. Padahal, menurut Peraturan BSSN Nomor 4 tahun 2021, di pasal 35 ayat 2E tertulis, seluruh data dari perangkat lunak yang ada di PDNS harus dibuatkan back up secara berkala.
"Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola dan tidak adanya back up (data)," ujar Hinsa ketika melakukan rapat kerja dengan komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6/2024) kemarin.
Ia mengatakan, data-data milik instansi yang ada di Batam tidak mencakup secara keseluruhan. Menurut Hinsa, sistem cadangan data bersifat DRC (Disaster Recovery Centre). Artinya, data yang tersimpan di PDNS Surabaya tidak sepenuhnya juga terdapat di PDN Batam.
"Jadi, begitu misalnya, ada gangguan di (PDNS) Surabaya, maka ibarat analog mati listrik, hidupkan genset," katanya.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid kemudian bertanya kepada Hinsa berapa banyak cadangan data milik instansi yang ada di PDN di Batam.
"Hanya 2 persen dari data di PDNS di Surabaya. Makanya, itu tidak dikatakan sebagai DRC, hanya penyimpan data saja," ucapnya.
Baca Juga: Menkominfo Akan Buat Aturan Wajibkan Instansi Punya Backup Data
1. Ada 239 lembaga atau kementerian yang terdampak akibat PDNS kena serangan siber
ilustrasi peretasan (IDN Times/Mardya Shakti)Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa total ada 239 kementerian atau lembaga yang terdampak lantaran layanan PDNS di Surabaya kena serangan siber. Sedangkan, 43 lembaga dari 239 instansi itu memiliki data cadangan di PDNS I di Serpong.
Selain itu, ada lima layanan publik yang berhasil pulih usai kena serangan ransomware.
"Mereka adalah layanan perizinan event dari Kemenko Marves, layanan keimigrasian dari Kemenkum HAM, layanan SIKAP dari LKPP, SIHALAL Kementerian Agama dan ASN Digital milik Pemkot Kediri," ujar Budi.
Ia pun mengakui dampak yang diakibatkan dari serangan ransomware tersebut situasi saat ini parah dan membutuhkan perhatian secara cepat. Sebab, semua tenant di PDNS mengalami gangguan total, data yang tersimpan di PDNS hilang dan tidak dapat diakses ke virtual machine (VM).
"Semua tenant (di PDNS) terdampak," katanya membacakan papar slide presentasi.
Editor’s picks
Baca Juga: Data PDNS yang Kena Serangan Ransomware Tak Bisa Dipulihkan
2. Menkominfo berdalih kementerian tak banyak lakukan back up karena minim anggaran
Menkominfo RI Budi Arie usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)Lebih lanjut, Budi menjelaskan alasan minimnya back up data di PDNS di Surabaya lantaran kementerian atau lembaga yang tidak melakukannya. Ia mengatakan, kementerian atau lembaga kesulitan meminta pengadaan infrastruktur back up data lantaran keterbatasan anggaran.
"Atau bisa juga kesulitan menjelaskan urgensi back up data itu ke otoritas keuangan atau auditor," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Relawan Pro Jokowi itu.
Agar peristiwa serupa tidak berulang, Budi bakal membuat Keputusan Menteri yang mewajibkan semua kementerian, lembaga dan daerah memiliki data cadangan.
"Paling lambat Senin esok, Kepmen akan saya tanda tangani," ujarnya.
3. Telkom akui tidak pernah minta back up data ke Kemkominfo
Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko (mengenakan kemeja orange). (Tangkapan layar YouTube Komisi I DPR)Sementara di rapat kerja semalam, salah satu pihak yang juga dicecar adalah PT Telkom Indonesia selaku pihak ketiga yang mengelola data di PDNS. Meutya Hafid menunjuk Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko lantaran pernyataannya yang dianggap membuat resah masyarakat karena di dalam konferensi pers mengakui data yang terkena ransomware sudah tidak bisa lagi dipulihkan.
Selain itu, Herlan pun mengatakan tidak pernah ada permintaan untuk back up data bagi data-data yang tersimpan di PDNS.
"Belum (pernah meminta back up data ke Kemkominfo)," ujar Herlan.
Respons tersebut semakin membuat anggota komisi I DPR bingung lantaran tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan dari serangan siber.
Baca Juga: Pakar TI Sarankan Kemenkominfo Tak Usah Bayar Tebusan Ransomware
Berita Terkini Lainnya
