Isu Jokowi Jadi Dewan Pembina Golkar, Bahlil: Doa Bisa Diijabah Allah

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menepis isu Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan ditempatkan menjadi Ketua Dewan Pembina. Isu itu semakin santer lantaran Bahlil sebagai ketua umum memiliki kewenangan untuk menunjuk ketua dewan di Golkar.

Meski Bahlil mengaku sudah mendengar langsung dari Jokowi bahwa tidak ada niat Jokowi untuk duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar.

"Sampai hari ini gak ada Pak Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina (Partai Golkar). Saya sudah diskusi kok (dengan Jokowi), gak ada (niat itu). Jadi, gak benar ada pikiran itu," ujar Bahlil ketika memberikan keterangan pers di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga tak melarang publik untuk berasumsi Jokowi akan ditempatkan menjadi Ketua Dewan Pembina. Bahkan, bisa saja karena terus diasumsikan demikian, maka Jokowi betul-betul bisa mengisi posisi Ketua Dewan Pembina.

"Mudah-mudahan saja. Kalau doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, 'ah paten barang itu.' Tapi, sekali lagi gak ada ya itu!" kata dia.

Peluang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina terbuka lebar. Apalagi tidak tertulis di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, orang nonkader Golkar dilarang mengisi posisi tersebut.

Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir, mengatakan, biasanya posisi Dewan Pembina diisi oleh para senior di partai beringin. Saat ini, Ketua Dewan Pembina dijabat oleh Aburizal Bakrie.

"Kalau Dewan Pembina ini biasanya terdiri dari kader-kader Partai Golkar yang sudah senior. Biasanya begitu. Memang tidak tertulis eksplisit di dalam AD/ART, apakah boleh orang luar atau tidak. Itu tidak ada di dalam AD/ART," ujar Adies.

Isu Jokowi menduduki posisi Ketua Dewan Pembina berembus bersamaan dengan pengunduran diri mendadak Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum pada 10 Agustus 2024 lalu. Mantan Wali Kota Solo itu dinilai masuk ke Golkar lantaran memerlukan dukungan politik setelah lengser pada 20 Oktober 2024.

Baca Juga: Bahlil Bantah Bisa Jadi Ketua Umum Golkar karena Cawe-cawe Istana