Erwin Aksa: Restu dari Kepala Negara Penting untuk Jadi Ketum Golkar
Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar, Erwin Aksa. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)
Intinya Sih...
- Erwin Aksa menyebut pentingnya dukungan kepala negara bagi calon ketua umum Golkar
- Pengunduran diri Airlangga dinilai mendadak, menimbulkan isu campur tangan penguasa dalam pergantian ketum
- Bahlil Lahadalia disebut berpeluang besar menggantikan Airlangga, sementara Jokowi kecil peluangnya untuk duduk sebagai ketum Golkar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar, Erwin Aksa mengatakan secara blak-blakan untuk menjadi calon ketua umum perlu didukung oleh kepala negara. Hal itu lantaran dari rekam jejaknya Golkar selalu bekerja sama dengan pemerintahan yang berkuasa.
Sosok calon ketum Golkar selanjutnya menjadi sorotan publik usai Airlangga Hartarto menyatakan mundur pada 10 Agustus 2024 lalu. Airlangga memilih mundur mendekati masa pendaftaran calon kepala daerah.
"Yang pasti yang memilih (calon ketua umum) di Golkar adalah peserta dari kabupaten/kota, provinsi, ormas. Selain itu, ada pengaruh dari sana-sini, itu juga penting. Logistik untuk mentraktir teman-teman biasa, tapi itu penting juga. Banyak parameter untuk mendapatkan (dukungan) sebagai ketua umum. Termasuk endorsement dari kepala negara, itu penting juga," ujar Erwin ketika berbincang dengan pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis di program 'Ngobrol Seru' yang tayang di YouTube pada Minggu (11/8/2024).
Pengunduran diri Airlangga dinilai oleh publik mendadak. Apalagi isu pendongkelan Airlangga yang berembus sejak 2023 lalu berhasil dilewati.
Bahkan, di bawah kepemimpinan Airlangga, raihan kursi Golkar di parlemen bertambah 17. Kini, Golkar memiliki 102 kursi di parlemen. Maka, berembus isu pergantian mendadak ketum Golkar itu lantaran ada campur tangan dari penguasa.
1. Erwin sebut biaya perhelatan Munas Golkar mahal
Ketua umum Partai Golkar dari masa ke masa. (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara, ketika disinggung soal rumor Gibran Rakabuming Raka yang didorong jadi pemimpin partai dengan lambang pohon beringin hijau selanjutnya, Erwin menyebut hal itu tak tertutup bisa saja terjadi. Apalagi bila terjadi kompromi di dalam internal Partai Golkar. Namun, pria yang juga merupakan pengusaha muda dari Sulawesi Selatan itu mengingatkan untuk bisa menang di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, butuh biaya yang tidak sedikit.
"Biaya Munas Golkar itu mahal. Jumlah peserta (Munas) lebih dari 500 orang dan itu membutuhkan logistik yang digunakan untuk transportasi serta hotel. Tidak mudah juga untuk bisa ikut kontestasi Munas Golkar karena biayanya mahal," katanya.
Kecuali, Erwin menambahkan, siap dengan konsekuensi yang ada. Ia pun tak menampik kandidat yang bisa memenangkan kursi ketua umum di Golkar biasanya dekat dengan penguasa. Bahkan, kata Erwin, didukung oleh penguasa.
Pernyataan Erwin itu mengingatkan publik pada pernyataan pamannya, Jusuf "JK" Kalla 2023 lalu di DPR. Ketika itu, JK blak-blakan menyebut untuk terpilih jadi ketum di Golkar membutuhkan logistik senilai Rp500 miliar-Rp600 miliar.
Fenomena itu, kata JK, jamak terjadi di hampir semua partai. Kecuali, pendiri partainya masih hidup.
Baca Juga: Erwin Aksa: Ada Pihak Internal Golkar Ingin Gantikan Airlangga
2. Erwin Aksa tak menampik Bahlil berpeluang besar gantikan Airlangga
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (dok. IDN Times/Istimewa).Editor’s picks
Ketika disinggung apakah sosok yang dekat dengan kekuasaan dan berpeluang besar menggantikan Airlangga adalah Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Erwin tak menampiknya. Sedangkan, bagi Presiden Joko "Jokowi" Widodo kecil peluangnya untuk bisa duduk sebagai ketum Golkar. Sebab, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, Jokowi tidak pernah menjadi pengurus di partai tersebut selama lima tahun.
Berdasarkan AD/ART di Golkar, untuk bisa ikut maju sebagai calon ketum, maka individu itu harus menjadi pengurus selama lima tahun penuh. Pengurus di daerah pun, kata Erwin, tidak masalah. Ia kemudian menyebut sosok Bahlil yang menjadi bendahara di Partai Golkar di wilayah Papua.
"Syarat yang ketat itu dibutuhkan 20-30 persen dari (DPW Golkar) di daerah untuk bisa mendapatkan nominasi sebagai ketua umum. Selain itu, harus menjadi pengurus selama satu periode penuh," tutur dia.
Namun, kata Erwin, Jokowi juga bisa duduk sebagai Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Penasihat di Partai Golkar. "Kalau Pak Jokowi bisa saja bila ingin menjadi Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasihat," katanya.
Ia pun juga mengaku sudah pernah melihat ada usulan atau poster yang mendorong agar mantan Wali Kota Solo itu duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. "Golkar kan partai terbuka bagi siapa saja yang ingin berkarya. Jadi, kalau ada Munas, di Golkar istilahnya kami right issue lagi, menambah modal lagi," ujarnya.
Baca Juga: WANSUS Jusuf Hamka: Politik itu Keras Airlangga Terzalimi, Saya Takut
3. Airlangga masih menjabat sebagai Menko Perekonomian
mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar (IdnTimes/Tangkapan Layar)Sementara, dalam wawancara tersebut, Erwin Aksa membantah persepsi Airlangga juga mundur dari posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebab, muncul persepsi, ketika Airlangga meninggalkan rumah dinas pada Minggu siang kemarin, ia turut mundur dari posisi menteri di kabinet.
"Beliau meninggalkan rumah dinas sekitar jam 13.00 menuju ke Balikpapan untuk ke IKN. Setelah makan siang, Beliau menuju ke Balikpapan," ujar Erwin.
"Masih (menjabat sebagai Menteri). Namanya rumah Beliau kan terbuka, orang ngintip-intip dari luar kelihatan," imbuhnya.
Namun, ketika ditanya hingga kapan Airlangga bisa bertahan di dalam Kabinet Indonesia Maju jilid II, Erwin mengaku tidak tahu. Sementara, soal kelanjutan kasus hukum yang membelit Airlangga, ia meminta media menanyakannya ke Kejaksaan Agung.
Airlangga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung selama 12 jam pada Juli 2023 lalu terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawir mentah (Crude Palm Oil/CPO). Tak lama setelah itu, Partai Golkar memilih mendukung paslon Prabowo-Gibran di pilpres Februari lalu.
Baca Juga: Kekuasan Airlangga di Golkar Berhenti Sebelum Waktunya
