Eks Sekjen Minta Kemenkumham Tak Sahkan Struktur Pengurus PKB Cak Imin
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy (kiri) usai memenuhi panggilan PBNU di Jakarta, 31 Juli 2024. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Intinya Sih...
- Lukman Edy meminta Kemenkumham tidak mengesahkan struktur pengurus baru PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin.
- PKB harus kembali ke AD/ART 1998, kata Lukman, yang menilai muktamar di Bali cacat prosedur.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Eks Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak mengesahkan struktur pengurus baru di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Cak Imin baru menggelar Muktamar ke-6 di Bali pada 24 Agustus-25 Agustus 2024. Dia menilai, muktamar tersebut banyak terjadi pelanggaran.
"Kami menganggap muktamar di Bali adalah muktamar yang cacat prosedur, sesat sehingga kami menilai perlu dilakukan muktamar kembali," ujar Lukman ketika dikonfirmasi pada Kamis (29/8/2024).
Ia menilai, Cak Imin tidak mengindahkan amanah dari PBNU yaitu PKB harus kembali ke khitah 1998.
"Khitah 1998 kembali ke Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB yang pertama di tahun 1998," katanya.
Alasan lain mengapa Lukman mengajukan permintaan itu ke Kemenkumham lantaran adanya konflik di internal partai. Lukman juga menyebut telah melayangkan surat aduan ke Majelis Tahkim PKB yang berkedudukan sebagai Mahkamah Partai untuk menangani konflik internal di partai.
"Iya (pengesahan kepengurusan hasil muktamar di Bali) di-hold dulu. Kami minta hold sampai ada keputusan yang berkekuatan tetap, inkracht," imbuhnya.
1. Eks Sekjen layangkan surat ke Kemenkumham agar diketahui PKB berstatus quo
Muktamar ke-6 di Bali (IDN Times/Amir faisol)Lukman mengatakan, telah mengirim surat kepada Kemenkumham. Tujuannya, agar Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas tahu bahwa PKB sedang berstatus quo. Selama berstatus quo, tidak boleh ada kebijakan strategis yang dirilis atas nama partai.
"Ketika status quo, tidak ada pihak mana pun di antara dua pihak yang berselisih ini boleh membuat kebijakan yang strategis atas nama partai sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Lukman.
"Kami sudah memasukkan (surat keberatan) secara adminsitratif saja pada Sekretariat Kemenkumham kemarin," ujarnya.
Baca Juga: Forum Penerima Mandat PKB Akan Jadwalkan Ulang Muktamar
2. PKB cabang PBNU klaim didukung oleh 315 cabang untuk gelar muktamar tandingan
Editor’s picks
Unjuk rasa Muktamar PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung. (IDN Times/Ayu Afria)Lukman mengatakan, muktamar tandingan PKB yang dihelat oleh PKB cabang PBNU digelar pada 2-3 September 2024. Ia mengklaim, perhelatan muktamar tandingan itu telah didukung oleh 315 pengurus cabang. Sebanyak 168 pengurus cabang di antaranya, kata Lukman, merupakan orang-orang yang dipecat oleh Cak Imin menjelang Muktamar Bali pada 24-25 Agustus lalu.
"Selebihnya adalah cabang-cabang yang memang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan konsep, setuju dengan PKB kembali ke khitah tahun 1998,” kata Lukman.
Adapun jumlah keseluruhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB sebanyak 514. Artinya, jumlah DPC yang diklaim memberikan dukungan menggelar muktamar tandingan lebih dari setengahnya.
Baca Juga: Antar Ridwan Kamil-Suswono Daftar ke KPU, PKB-Anies Masih Komunikasi
3. PKB cabang PBNU dorong Yenny Wahid hingga Khofifah untuk jadi ketum baru
Bacagub-bacawagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak saat di KPU Jatim memakai syal gajah oling asal Banyuwangi. (IDN Times/Ardiansyah Fajar)Ketika ditanya siapa sosok yang cocok menggantikan Cak Imin menjadi ketua umum baru, Lukman menyebut sejumlah nama.
Ia mendorong tokoh-tokoh NU seperti Yenny Wahid hingga Khofifah Indar Parawansa untuk maju dalam Muktamar yang rencananya akan digelar pihaknya. Lukman mengatakan, di kepengurusan PKB saat ini juga banyak tokoh yang layak menjadi Ketua Umum.
"Misalnya ada Ibu Khofifah, Yenny Wahid, Saifullah Yusuf, Abdul Kadir Karding, Halim Iskandar bisa Jazilul Fawaid, Hanif Dhakiri, Ida Fauziah juga bisa. Banyak sekali anak-anak muda ada Adung, Gus Yaqut. Banyak sekali kader-kader NU dan PKB yang mumpuni," katanya.
Edy mengaku bakal melapor terlebih dahulu ke PBNU soal rencana muktamar tersebut. Ia mengatakan muktamar direncanakan dibuka oleh PBNU dan ditutup oleh Presiden.
Meski menyinggung Presiden, ia membantah sudah ada obrolan dengak pihak istana soal rencana muktamar.
"Nanti kita lihat pertimbangan PBNU apakah tanggal yang kami ajukan tanggal 2-3 September itu secara teknis, secara prinsip kan sudah tidak jadi masalah. Tapi kita akan konsultasi yang intensif dengan PBNU. Karena gini, kami punya rencana, muktamar yang akan kami buat, dibuka oleh PBNU dan nanti ditutup oleh presiden," ucap dia.
Baca Juga: Prabowo Tak Hadiri Penutupan Muktamar VI PKB di Bali
