Dasco Didapuk Jadi Ketua Tim Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ketua harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad ketika berjabat tangan dengan Menteri Sri Mulyani pada Jumat, 31 Mei 2024. (Dokumentasi tim media Partai Gerindra)
Intinya Sih...
- Prabowo Subianto membentuk gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran
- Sufmi Dasco Ahmad dipercayakan sebagai ketua gugus tugas tersebut, dengan fokus utama mempersiapkan transisi kepemimpinan ke era Prabowo-Gibran
- Gugus tugas akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih, Prabowo Subianto membentuk gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo kemudian mempercayakan Sufmi Dasco Ahmad sebagai ketua gugus tugas tersebut. Ia kemudian memimpin gugus tugas tersebut berkunjung ke Kementerian Keuangan pada Jumat (31/5/2024).
"Ini adalah gugus tugas sinkronisasi yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi kementerian. Tujuannya untuk mempersiapkan pemerintahan Prabowo-Gibran, setelah Beliau dilantik menjadi Presiden RI tanggal 20 Oktober," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
"Tim gugus sinkronisasi diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad," katanya.
Sementara, Ahmad Muzani sendiri bertindak sebagai wakil ketua sinkronisasi. Sedangkan, anggota gugus tugas sinkronisasi terdiri dari Thomas M. Djiwandono (bidang ekonomi dan keuangan), Budi Djiwandono, Prasetyo Hadi dan Sugiono. Enam orang itu merupakan kader Partai Gerindra dan lingkar dekat Prabowo.
Muzani menjelaskan gugus tugas itu bertugas untuk mempersiapkan transisi pemerintahan menuju ke era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Prabowo, kata Muzani, mengharapkan proses transisi kepemimpinan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke presiden baru agar bisa berjalan dengan baik.
"Karena Beliau ingin pemerintahan yang akan datang, tidak memakan waktu yang lama untuk proses transisi," tutur dia.
1. Prabowo ingin segera merealisasikan janji program kampanye
Kunjungan tim gugus tugas sinkronisasi presiden dan wapres terpilih, Prabowo Subianto ke Kementerian Keuangan. (Dokumentasi tim media Partai Gerindra)Lebih lanjut, Muzani mengatakan fokus utama Prabowo yaitu segera mewujudkan janji program kampanye dari pemilu yang lalu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan seluruh jajaran di Kemenkeu.
"Sebab, kami telah diberi akses informasi yang luar biasa. Informasi itu bisa menjadi bahan bagi kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran pada masa yang akan datang," kata Muzani.
Ia menambahkan di sisa waktu yang tersedia hingga Oktober mendatang, gugus tugas sinkronisasi akan tetap berkomunikasi dengan Kemenkeu dan instansi terkait. "Kami membutuhkan itu untuk mempersiapkan program dan merealisasikan program," tutur pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu.
Baca Juga: Menkeu Terima Kunjungan Gugus Tugas Prabowo-Gibran, Bahas Apa?
2. Menkeu Sri Mulyani putar otak untuk bisa akomodir program makan bergizi gratis
Pertemuan Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Selandia Baru, Nicola Wills. (instagram.com/smindrawati)Editor’s picks
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menjelaskan mengenai program apa saja yang dimintakan informasinya oleh gugus tugas sinkronisasi. Tetapi, publik meyakini program yang dimintakan untuk dicari slot anggarannya adalah makan siang gratis, atau yang kini berganti nama menjadi makan bergizi gratis.
Perempuan yang akrab disapa Ani pun menyadari bahwa realisasi dari program makan bergizi gratis akan selalu jadi tanda tanya.
"Tentu semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis, gimana Bu? Kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini lho APBN yang nanti kita sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini," ujar Ani di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 30 Mei 2024.
"Ada tantangan, tapi kita akan coba terus reform dari sisi perpajakan. Kita memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih certain dan less corrupt atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi ditutup," imbuhnya.
Baca Juga: [WANSUS] Menebak Kabinet Muda Prabowo, Budi dan Sara Jadi Menteri?
3. Nomenklatur program unggulan diubah dari makan siang gratis jadi makan bergizi gratis
Ilustrasi makan siang yang dinikmati SMPN 2 Curug, Tangerang ketika simulasi makan siang gratis. (Dokumentasi Istimewa)Sebelumnya, Prabowo menyampaikan nama program unggulannya berubah. Dari semula makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Publik pun mempertanyakan di mana letak perbedaannya.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menjelaskan perbedaan penamaan itu bermakna sumber pangan di tiap wilayah berbeda. Sehingga, sumber pangan untuk program makan bergizi gratis tidak semata-mata mengandalkan beras. Dengan begitu, anggaran untuk program unggulan itu yang semula Rp400 triliun bisa dihemat hingga separuhnya.
"Bukan berarti rencana awal makan siang gratis tidak bergizi. Cuma, sekarang waktu makannya itu tidak dibatasi. Jadi, ada dua kemungkinan bisa diganti dengan sarapan dan makan siang," ujar Budiman ketika dikonfirmasi pada 25 Mei 2024 lalu.
Sementara, terkait anggaran, ketika di masa kampanye, anggaran per tahun diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun. "Tapi, itu dengan asumsi, asupan makanannya dari mana saja dan dari mana pun. Setelah kami hitung, ada kemungkinan kami bisa memangkas (anggaran) hingga separuhnya," tutur mantan kader di PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, dengan konsep makan bergizi gratis, pemerintahan mendatang bisa mengutamakan produksi pangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dengan begitu, maka bisa menghemat ongkos distribusi ketika dibagikan gratis ke siswa-siswa sekolah. Sebab, ongkos distribusi termasuk biaya yang menghabiskan anggaran dalam jumlah besar.
"Jika banyak kebutuhan bahan pokok untuk makan diproduksi sendiri oleh orang desa, dari tanah Indonesia, maka itu (bisa) menghidupkan ekonomi desa. Sehingga kemudian tidak ada kebutuhan untuk mengeluarkan uang banyak untuk membeli barang-barang impor. Kita bisa beli langsung dari desanya," kata Budiman.
Bila bahan pangan diambil dari bahan yang ditanam sendiri dan beternak sendiri maka 80 persen kebutuhan program makan bergizi ini bisa dipenuhi oleh desa-desa di provinsi yang bersangkutan.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
