BSSN Siapkan 4 Satgas Antisipasi Serangan Siber Jelang Pilkada
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan lembaganya telah menggelar operasi khusus untuk memastikan keamanan data nasional dari serangan siber jelang pemilihan kepala daerah. Operasi itu mulai H-63 perhelatan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Hingga 23 hari pasca-pilkada.
"Operasi itu dilakukan di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota," ujar Hinsa seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam pada Rabu (10/7/2024).
Ia mengatakan ada empat satgas yang bakal dikerahkan. Yakni Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Komlik.
Hinsa berpesan kepada semua dinas Kominfo yang ada di 37 provinsi agar mengaktifkan CSIRT atau tim respons insiden keamanan komputer.
"Mereka ini lah yang nantinya akan menangani permasalahan siber di masing-masing instansi di masing-masing provinsi," katanya.
Di forum itu, Hinsa mengutip pernyataan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati yang dinobatkan sebagai Bapak Persandian RI. Roebiono pernah mengatakan "ingatlah, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebaabkan keruntuhan negara."
"Karena semua (jaringan) sudah terhubung, maka di mana pusat katakanlah di Pemda ada Pusdatin, kalau itu diserang, maka sistem administrasi dan proses bisnis di Pemda bisa lumpuh," imbuhnya.
1. Satgas pengendalian informasi dibentuk BSSN untuk kendalikan hoaks
Ilustrasi hoaks (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Lebih lanjut, Hinsa menjelaskan fungsi Satgas Pengendalian Informasi untuk melaksanakan monitoring dan analisis media sosial, media daring dan fotum data breach terkait isu sosiokultural.
"Satgas Sandi untuk mengenkripsi data-data penting, terutama data-data penduduk," kata Hinsa.
Baca Juga: Pakar TI: PDN Sementara Kena Serangan Siber, Publik Banyak Dirugikan
Editor’s picks
2. BSSN pasang 552 alat deteksi serangan siber di kabupaten atau kota
ilustrasi peretasan (IDN Times/Mardya Shakti)Hinsa menjelaskan untuk mengantisipasi serangan siber, BSSN telah memasang 552 alat deteksi. Harapannya, bila terjadi tindakan yang mencurigakan di dunia bisa segera diatasi.
"Monitoring perangkat keamanan KPU, pemasangan sensor monitoring vertikal di KPU disertai perangkatnya," ujar Hinsa.
3. Mendagri sebut biaya Pilkada serentak 2024 capai Rp27 triliun
Mendagri Tito Karnavian mengaku mendengar ada kepala daerah terlibat judi online. (IDN Times/Amir Faisol)Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 mencapai Rp27 triliun. Total anggaran tersebut merupakan kebutuhan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah. Biaya tersebut seluruhnya akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Total usulan semua, Rp20 triliun lebih untuk jajaran KPUD. Untuk jajaran Bawaslu kurang lebih Rp6,3 triliun. Jadi totalnya lebih kurang hampir Rp27 triliun dari seluruh daerah untuk KPUD dan Bawaslu daerah," ujar Tito di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, awal Mei 2024.
Selain keperluan biaya bagi penyelenggara, Tito menyebutkan adanya keperluan anggaran untuk aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Namun, untuk angka pastinya, Kemendagri belum melakukan kalkulasi.
Mantan Kapolri itu menambahkan, Kemendagri mencatat semua daerah sudah membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada KPUD.
Baca Juga: PDN Diretas, DPR Minta BSSN Bangun Peta Jalan Keamanan Siber
