Bawaslu Diminta Periksa Pertemuan Jokowi dengan Relawan di Bali
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Gianyar, Bali pada 31 Oktober 2023. (www.instagram.com/@jokowi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menyentil keras sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menemui relawan di tengah-tengah kunjungan kerjanya ke Bali pada 31 Oktober 2023. Menurutnya, aktivitas itu semakin menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut semakin sulit menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024. Apalagi di dalam pemilu 2024, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ikut berlaga menjadi bakal cawapres.
"Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka, sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan," ujar Ray di dalam keterangan tertulis pada Jumat (3/11/2023).
Ia menjelaskan sejumlah alasan pertemuan Jokowi dengan para relawan di Bali tidak dapat dibenarkan. Pertama, di dalam pertemuan tersebut ikut membahas mengenai politik nasional.
"Apalagi saat ini Presiden Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini, yakni majunya Gibran sebagai bakal cawapres. Lalu, relawan Jokowi juga sudah menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Maka, apakah pertemuan itu karena mereka adalah relawan Jokowi atau karena pendukung Prabowo-Gibran," tanyanya.
Di saat yang bersamaan, baliho yang memajang wajah bakal capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba-tiba diturunkan ketika Jokowi berada di Pulau Dewata. Apakah dibolehkan penurunan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan alasan mengurangi estetika?
1. LIMA mempertanyakan alasan baliho Ganjar-Mahfud dicopot di tengah kunker Jokowi
Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Jelang Kedatangan Jokowi ke Bali (x.com/narkosun/Miduk17)Lebih lanjut, Ray mempertanyakan alasan Alat Peraga Sosialisasi (APS) berupa baliho Ganjar-Mahfud diturunkan saat Jokowi sedang berada di Bali. Bila, penurunan APS ditujukan untuk menjaga suasana netralitas maka kebijakan yang sama, kata Ray, sudah diabaikan oleh Jokowi.
"Toh, presiden sudah bertemu dengan relawan dan pendukung Prabowo-Gibran. Maka, dasar penurunan APS itu kurang tepat," ujar Ray.
Ia pun turut meminta Bawaslu turut memeriksa baliho Ganjar-Mahfud yang sempat diturunkan. Apakah sudah sesuai ketentuan secara konten dan lokasi pemasangannya.
"Apakah di dalam baliho itu terdapat ajakan untuk memilih seperti 'mencoblos'. Lalu, apakah APS dipasang dan sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Bila ketentuan itu sudah dipenuhi (Ganjar-Mahfud), maka tidak ada alasan untuk mencabut atau memindahkan alat-alat peraga tersebut," tutur dia.
Lagipula ada ketentuan di dalam undang-undang pemilu bahwa alat peraga yang dirusak juga bisa dikenai jerat pidana. "Jadi, kalau alat peraga itu sudah dianggap sah, ya tentu itu tidak bisa diganggu gugat lagi," katanya lagi.
Baca Juga: PDIP Curigai Penurunan Baliho Ganjar-Mahfud Saat Jokowi ke Bali
2. LIMA tuntut perbuatan nyata presiden menjaga netralitas saat pemilu 2024
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika bertemu dengan tiga bakal capres di Istana. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)Editor’s picks
Sementara, Ray menegaskan bahwa yang ditunggu oleh publik saat ini adalah tindakan nyata bahwa Jokowi benar-benar akan bersikap netral di dalam pemilu 2024. Jadi, menurutnya, publik sudah tidak lagi terlalu percaya lewat kegiatan makan siang seperti yang pernah dilakukan Jokowi dengan tiga bakal capres pada 30 Oktober 2023 lalu.
"Makan sana dan makan ini tidak banyak memberikan manfaat bila sesudahnya terjadi praktik yang sebaliknya," kata Ray.
Ia menambahkan salah satu indikator pemilu 2024 berjalan sukses bukan karena aturan sudah dijalankan. Tetapi, juga tergantung kepada kepercayaan publik terhadap prosesnya.
"Bila masyarakat ragu terhadap prosesnya maka hal tersebut dapat mendelegitimasi hasil pemilu," tutur dia.
Maka, Ray mendorong agar Bawaslu segera turun tangan untuk memeriksa terkait pertemuan Jokowi dengan para relawan di tengah kunker di Bali. "Bawaslu harus memastikan apakah di dalam pertemuan itu semata-mata hanya membahas isu umum atau juga hal yang berkaitan seluk beluk pencalonan pasangan tertentu," ujarnya lagi.
3. Relawan Arus Bawah Jokowi akui bertemu presiden di Bali
Presiden Joko “Jokowi” Widodo beri arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).Sementara, kelompok relawan yang bertemu dengan presiden bernama Relawan Arus Bawah Jokowi. Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael F. Umbas, mengatakan pihaknya diundang oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk ngobrol sambil makan siang. Ia pun tak menampik bahwa Jokowi sempat menyinggung makan siangnya dengan tiga bakal capres di Istana Kepresidenan.
"Ya, itu presiden bilang bahwa sebetulnya politik itu tidak mesti dibuat rumit dan dibuat saling bertentangan. Apalagi situasi yang panjang, ya, antar semua kontestan," ujar Michael kepada media pada Selasa kemarin.
Sementara, terkait cerita Jokowi mengenai makan bersama tiga bacapres, mantan Wali Kota Solo itu hanya menyinggung suasana akrab ketika melakukan jamuan.
"Juga disampaikan oleh presiden bahwa 'kemarin saya bisa ngobrol, bercanda-bercanda dengan suasana keakraban yang sangat baik dengan semua capres'. Dan itu Beliau menangkap niat semua kontestan sebetulnya baik," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Arus Bawah Jokowi juga menyampaikan sikap mereka yang mendukung Prabowo-Gibran. Mereka beralasan Gibran merupakan jaminan masa depan bagi anak-anak muda.
"Kalau itu bisa terjadi dan ini, kan, akan membuka jalan lebar bagi politik anak muda. Pak Jokowi menilai 'ya, saya hormati. Ya itulah demokrasi. Walaupun kalian relawan saya, kalian punya sikap sendiri'. Walaupun tanpa ada arahan Beliau," katanya menirukan kalimat Jokowi.
Baca Juga: Baliho Ganjar Dicopot di Bali, Mahfud: Itu Gak Penting!
