Anies Minta Lebih Banyak Diaspora di Luar Negeri
Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan hadir di Rakernas Apdesi di Jambi. Anies janji akan meningkatkan dana desa. (dok. IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan meminta lebih banyak diaspora tetap berada di luar Indonesia. Mereka yang sedang menuntut ilmu di luar negeri, kata Anies, tidak perlu buru-buru kembali ke Tanah Air.
Bahkan, bila perlu, mereka dapat tetap bekerja di luar Indonesia dan meraih puncak karier tertinggi. Berdasarkan data Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri per 2022, ada sekitar 1,8 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia.
"Diaspora ini harus bisa menjadi wakil kita. Kita itu bangga ada Bu Marie (mantan Menteri Perdagangan), kita itu harusnya bangga ada Bu Sri Mulyani di sana (saat menjabat Direktur Pelaksana IMF). Kita ini kepengen lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa ada di posisi-posisi kunci di mana-mana," ujar Anies seperti dikutip dari YouTube CSIS pada Kamis (9/11/2023).
"Tidak boleh lagi negara mengatakan ketika Anda tidak pulang maka Anda un-nasionalis. Jangan! Anda biar saja di sana, bekerja dan bawa nama Indonesia. Representasikan Indonesia. Nanti, kami bantu apa yang Anda kerjakan," tutur dia lagi.
Dengan demikian kata Anies, diaspora-diaspora ini bakal menjadi wakil Indonesia di luar negeri.
"Jadi, ketika mereka di sana, mereka akan bilang kami ini orang Indonesia dan skalanya dunia," katanya.
Para diaspora ini, ujar Anies, lebih baik tersebar di beragam perusahaan di luar Indonesia. Mulai dari sektor swasta, perusahaan multi nasional hingga bekerja di instansi negara lain.
"Tapi, dorong itu. Hal ini membutuhkan satu strategi khusus untuk melibatkan mereka," ujarnya.
Sikap Anies itu berbeda dengan pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang justru meminta para pemuda Indonesia agar segera kembali ke Tanah Air usai menuntaskan pendidikannya. Bahkan, Jokowi pernah mengakui gaji di Tanah Air memang lebih kecil, tetapi, rasa cinta terhadap Tanah Air harus diutamakan.
Baca Juga: Anies Sambut Baik Rencana Uji Publik Capres oleh PP Muhammadiyah
1. Anies sentil para diplomat RI di luar negeri yang sibuk jamu tamu dari Indonesia
Konsep kebijakan luar negeri Anies Baswedan saat pemaparan di CSIS. (Tangkapan layar YouTube)Anies juga menyentil sejumlah diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri. Menurut dia, ketika ada rombongan tamu pejabat dari Indonesia, semua diplomat sibuk melayani. Padahal, tidak semua rombongan tamu tersebut merupakan pejabat tinggi.
"Korps diplomatik kita seharusnya makin strategis. Tetapi, korps diplomatik justru menghabiskan energi bukan pada aktivitas diplomasi. Banyak dari korps diplomatik kita yang punya urusan-urusan menyangkut entertainment," kata Anies.
"Kalau ada tamu yang datang dari Jakarta, Dubes-nya bisa sibuk luar biasa. Begitu juga stafnya. Hal serupa justru tidak terjadi di korps diplomatik asing di Jakarta," tutur dia.
Korps diplomatik asing di Jakarta pun, ujar Anies, turut menjamu tamu yang sifatnya pejabat tinggi dari negara asal.
"Tapi, mereka tidak menghabiskan semua SDM-nya untuk itu. Bahkan, pasukan kendaraan diplomatik kita didesain untuk menjamu tamu-tamu yang datang dari Indonesia," karanya.
Anies pun menjanjikan, bila terpilih menjadi presiden, ia akan mengubah sistem tersebut. Ia ingin korps diplomatik menjadi lebih efisien dalam bekerja.
Baca Juga: Harapan Anies Baswedan untuk Ketua MK Baru Pengganti Anwar Usman
2. Anies nilai kebijakan luar negeri Indonesia bersifat transaksional
Editor’s picks
Bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan di Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)Hal lain yang dikritisi oleh Anies di forum CSIS yakni soal arah kebijakan luar negeri Indonesia selama sembilan tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Menurut Anies, kebijakan luar negeri yang dilakukan hampir selama satu dekade bersifat transaksional. Artinya, Indonesia baru bergerak bila ada keuntungan investasi dan perdagangan yang diperoleh.
Indonesia, kata Anies, bukan bergerak karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai warga dunia. Ia menilai cara Indonesia membangun relasi berdasarkan sikap pragmatisme adalah masalah yang besar.
Anies kemudian menunjukkan dua artikel berbahasa Inggris yang dikutip dari The Economist dan The Jakarta Post sebagai rujukan. Dalam pandangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Indonesia kini dipersepsikan sebagai negara yang mengejar keuntungan sempit di dalam membangun relasi hubungan internasional.
"Bahkan, ketika kita melihat invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita berbicara mengamankan mata rantai pasokan pangan kita. Lha, ini kan lebih besar isunya dari pasokan pangan," ujar Anies.
Ia juga menyentil Indonesia yang sering kali absen dalam pertemuan para pemimpin global tahunan. Anies pun mendorong agar Indonesia kembali rutin hadir dalam pertemuan global tahunan itu dan membawa pesan bahwa Indonesia adalah warga dunia.
"Kita harus kembali hadir di sana dan membawa pesan kami (negara) dengan penduduk nomor empat terbesar di dunia punya sejumlah agenda dunia untuk dijadikan perhatian," tutur dia.
Baca Juga: Anies Sentil Kebijakan Luar Negeri Era Jokowi Sifatnya Transaksional
3. Anies akui sulit penuhi target minimum essential force TNI per 2024
Ilustrasi prajurit TNI AD (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Anies juga sempat ditanya soal rencana untuk melanjutkan kekuatan pokok minum (MEF) bagi TNI. Ia mengakui sulit untuk memenuhi target Minimum Essential Force per 2024.
Sebab, berdasarkan data yang dimiliki oleh Anies, TNI Angkatan Darat (AD) baru memenuhi 76 persen dari MEF. TNI AU baru memenuhi 51 persen MEF dan TNI AL baru mencapai 59 persen.
"Jadi, kita memang hingga saat ini berada di bawah target. Kalau untuk dipenuhi 2024, kelihatannya susah dengan kenyataannya seperti sekarang. Tapi, kalau dengan penyesuaian rasanya masih bisa mengejar itu," kata Anies.
Penyesuaian yang dimaksud Anies yakni pengadaan alutsista harus sesuai dengan posisi Indonesia dan kegunaannya. Misalnya, posisi ini menyesuaikan dengan garis pertahanan hingga akses rantai produksi yang lepas dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sementara, penggunaan altusista bisa menyesuaikan dengaan proyeksi kekuatan di dalam negeri.
MEF itu tertuang di dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. MEF hingga tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai 100 persen.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Anies Sentil Kebijakan Luar Negeri Era Jokowi Sifatnya Transaksional
