12 Hari PDNS Dibobol Hacker, Menko Hadi Baru Cek Pusat Kendali BSSN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto didampingi Kepala BSSN, Hinsa Siburian. (Dokumentasi Polhukam)
Intinya Sih...
- Menteri Hadi Tjahjanto kunjungi BSSN Ragunan untuk cek pusat kendali sistem pemantauan siber.
- Hadi ingatkan pentingnya mencegah dan menanggulangi serangan siber di Indonesia.
- BSSN diminta memantau penggunaan password oleh instansi terhubung ke PDN dan pulihkan layanan publik di PDNS 2 Surabaya.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto berkunjung ke kantor Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024). Kunjungan ini untuk mengecek pusat kendali sistem pemantauan siber milik BSSN.
Kedatangan Hadi ini, setelah dia meminta agar data-data di Pusat Data Nasional (PDN) ikut terhubung ke sistem pengendali milik BSSN.
Di kantor BSSN, mantan Panglima TNI itu juga melaksanakan apel dengan BSSN dan tim tanggap insiden siber (Computer Incident Security Response Team) di seluruh Indonesia.
Saat ini baru terdapat 93 CISRT di kementerian atau lembaga. Sedangkan, di pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tersedia 156 CISRT. CISRT berfungsi mencegah dan menanggulangi bila terjadi serangan siber.
"Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita ini bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas. Terlebih di bidang TI, harus kita kuasai," ujar Hadi di dalam keterangan tertulis pada hari ini.
Ia pun meminta kepada semua kementerian, lembaga dan pemprov agar serius dalam mengantisipasi ancaman yang terjadi di depan. "Itu sebabnya saya langsung berinteraksi dengan seluruh CISRT di Indonesia agar saya mengetahui bagaimana kesiapan apabila menghadapi ancaman (siber) dari dalam maupun luar," imbuhnya.
1. Menko Hadi ingatkan pentingnya menjaga data
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika berkunjung ke kantor BSSN. (Dokumentasi Polhukam)Di dalam kunjungan ke kantor BSSN, Menko Hadi memilih secara acak tim CISRT yang ikut berpartisipasi. Beberapa instansi yang ia dengarkan laporannya yaitu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN, Badan Keamanan Laut, Pemprov Jawa Timur dan BP Batam.
"Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data. Salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah di hampir seluruh Indonesia. Ini semua kepemilikan tanah ada di Kementerian ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus," kata Hadi.
"Kita harus menjaga hak rakyat!" tegasnya.
Sedangkan, kepada Bakamla, Hadi berpesan bahwa instansi itu memiliki tugas yang berat di laut untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi maritim di Tanah Air.
Baca Juga: Brain Cipher Janji Beri Kunci PDNS yang Diretas Besok, Bisa Dipercaya?
2. BSSN akan pantau penggunaan password yang terhubung ke Pusat Data Nasional
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.)Editor’s picks
Sementara, pada Senin kemarin, Menko Hadi memerintahkan agar Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) memantau penggunaan password oleh instansi dan kementerian yang terhubung ke Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu menindaklanjuti hasil forensik digital yang dilakukan BSSN usai PDN Sementara 2 di Surabaya kena serangan ransomware pada 20 Juni 2024 lalu.
Poin tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dengan sejumlah pejabat. Termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.
"Nanti akan kami berikan suatu edaran agar penggunaan password oleh para user (kementerian atau instansi) tetap hati-hati dan tak sembarangan. Ini akan dimonitor oleh BSSN," ujar Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
Situs beasiswa.kemendikbud.go.id hingga saat ini tidak bisa diakses. Padahal, itu merupakan satu-satunya layanan bagi sejumlah mahasiswa untuk mengajukan permohonan dana hidup sehari-hari, tunjangan keluarga, hingga dana riset. Hadi pun menargetkan layanan publik milik instansi yang menaruh server-nya di PDNS 2 Surabaya pulih pada Juli mendatang.
"Saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif di bulan Juli 2024. Di-back up oleh cool site yang ada di Batam," kata mantan Panglima TNI itu.
Selain itu, BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber bila layanan publik kembali aktif.
"Data yang ada di PDN akan disambungkan ke komando kendali BSSN yang berlokasi di Ragunan. Termasuk juga mengaktifkan CISRT (Computer Security Incident Response Team). Ini membantu apabila ada indikasi (peristiwa serangan siber) yang disampaikan, namun tidak ada aksi," ucapnya.
3. Menko Hadi ingatkan keberadaan CISRT tak semata-mata jadi ikon
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto. (IDN Times/Santi Dewi)Lebih lanjut, Menko Hadi juga menyentil CISRT agar tidak sekedar menjadi pajangan dan ikon. Mereka harus mematuhi dan melaksanakan regulasi terkait pengelolaan insiden siber seperti yang tertulis di dalam Peraturan BSSN nomor 1 tahun 2024 mengenai pengelolaan insiden dan Peraturan BSSN nomor 2 mengenai manajemen kritis siber.
Di dalam Peraturan BSSN nomor 1 tahun 2024, tim tanggap insiden siber bertugas untuk memberikan peringatan terkait insiden siber. Di pasal 15 mengenai pelapora insiden siber, tertulis di ayat (1) bahwa setiap terjadi insiden siber wajib dilaporkan oleh tim tanggap insiden siber organisasi kepada tim tanggap insiden siber sektoral, dengan tembusan tim tanggap insiden siber di tingkat nasional.
Namun, tindakan lebih massif ditempuh oleh tim tanggap insiden siber di tingkat nasional bila serangan berdampak langsung ke layanan publik. "Penanganan insiden siber dilakukan oleh tim di tingkat nasional bila mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik pada minimal dua sektor dengan jumlah paling sedikit dua organisasi yang terdampak di setiap sektor," demikian isi pasal 17 di Peraturan BSSN nomor 1 tahun 2024.
Maka, Hadi pun berharap semua instansi bisa memastikan penerapan standar keamanan sesuai Peraturan BSSN nomor 9 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia. "CISRT ini jangan berperan sebagai ikon semata bahwa di sini harus ada CISRT, tetapi tidak jalan. Harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus monitor, respons dan siap menangani permasalahan siber," ujar mantan Menteri ATR/BPN itu.
Baca Juga: Menko Polhukam: Data yang Terkunci di PDNS 2 Ditargetkan Pulih Juli
Berita Terkini Lainnya
