Muncul Partai Loyalis Anas, Demokrat Tak Khawatir Suaranya Tergerus
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (1/11/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat menyatakan tak khawatir suaranya bakal tergerus pada Pemilu 2024, setelah loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
"Sama sekali gak ada (kekhawatiran)," kata Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (1/11/2021).
Hinca mengatakan nama Demokrat dan PKN berbanding jauh atau tidak mirip. Selain itu, kata dia, Demokrat juga bukanlah partai baru.
"Gak, karena Demokrat sendiri kan sekarang sudah 20 tahun, kami sudah, paling tidak kalau dilihat anak laki, ini sudah berumur 20 tahun, gagah anak muda. Kalau perempuan dia cantik, itu makanya selalu kita sebut muda adalah kekuatan," kata dia.
Baca Juga: Demokrat: Moeldoko Kalah Berani dengan Loyalis Anas Buat Parpol Baru
1. Hinca sebut PKN adalah sahabat Demokrat
Gede Pasek Suardika Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (Instagram.com/g_paseksuardika)Hinca mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk mendirikan partai politik. Hal yang perlu dilakukan PKN saat ini, kata dia, melakukan persiapan berupa verifikasi parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat menjadi peserta pemilu.
"Sekali untuk PKN, sahabat-sahabat saya semua, monggo, ayo selamat datang, yuk kita bangun sama-sama negara ini, kita butuh partai sebanyak-banyaknya yang memang betul-betul bisa berekspresi. Tentu nanti setelah berdiri, nanti ada verifikasi untuk partai politik peserta pemilu dan seterusnya," ujar dia.
Namun terkait apakah kubu Moeldoko dan sejumlah mantan politisi Demokrat akan bergabung ke PKN, Hinca mengaku tidak mengetahuinya. "Wah, itu urusan mereka toh," ucapnya.
2. Demokrat sindir Moeldoko karena tak berani bentuk partai seperti PKN
Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi AhmadSebelumnya, loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membentuk PKN dan dipimpin mantan Sekjen Partai Hanura, Gede Pasek Suardika (GPS). Partai Demokrat menghormati langkah loyalis Anas yang berani mendirikan partai baru.
"Itu pilihan jalan yang terhormat. Kami respect dengan politisi-politisi seperti ini. Bukan mengambil jalan pintas untuk 'membegal' parpol (partai politik) lain sebagai mana dilakukan KSP (Kepala Staf Presiden) Moeldoko dan kaki tangannya yang memilih jalan pintas dengan cara-cara yang ilegal dan melawan hukum," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Kamhar mengatakan Demokrat menghargai dan menghormati keputusan Gede Pasek yang keluar dari Hanura dan menjadi Ketua Umum PKN. Pilihan ini, kata dia, sudah diperhitungkan Pasek dengan matang.
Editor’s picks
Politikus Demokrat ini mengaku kenal dengan Pasek. Pasek, kata dia, adalah sosok yang cerdas, berintegritas, dan loyal. Kamhar pun mengatakan pindah atau membuat parpol baru adalah pilihan yang sah dan legal. Dia pun meminta kubu Moeldoko untuk belajar dari Pasek.
"KSP Moeldoko mestinya belajar banyak ke Bli GPS yang pernah berada pada naungan partai yang sama yaitu Partai Hanura agar menempuh cara-cara yang kesatria, terhormat, dan bermartabat ketika masuk ke dunia politik. Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan arogansi dan melabrak semua aturan dan kepatutan," ucap Kamhar.
Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga menyindir kubu Moeldoko. Herzaky mengatakan kubu Moeldoko kalah berani dari loyalis Anas Urbaningrum yang berani mendirikan PKN.
"Keberanian yang bahkan melebihi keberanian seorang KSP dan pensiunan jenderal seperti Moeldoko yang tidak tahu malu dan masih terus berupaya merampas Partai Demokrat pasca KLB ilegal yang gagal total dan tak berani serta tak memiliki kemampuan membentuk parpol baru," ucap Herzaky.
Herzaky juga mengapresiasi berdirinya PKN. Bertambahnya jumlah parpol, sambungnya, dapat diartikan sebagai makin banyak orang yang berupaya memperjuangkan nasib dan aspirasi rakyat melalui organisasi politik.
"Demokrat juga berharap parpol-parpol baru di Indonesia memiliki komitmen kuat menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat, sebagaimana komitmen Demokrat bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono," kata Herzaky.
Baca Juga: Keluar dari Hanura, Gede Pasek Pimpin Partai Kebangkitan Nusantara
3. Kubu Moeldoko angkat bicara soal sindiran Demokrat
IDN Times/Teatrika Handiko PutriJuru Bicara Partai kubu Moeldoko atau Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad, angkat bicara soal sindiran Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang disebut tidak seberani loyalis mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum untuk membentuk partai politik (parpol) baru. Rahmad menyebut kubu AHY tidak mengerti dan paham esensi demokrasi.
"Partai itu bukan soal berani atau tidak, tapi soal demokratisasi yang sedang diperjuangkan. Bagi kubu Moeldoko, mengembalikan kepemilikan Partai Demokrat kepada rakyat adalah harga mati. Adalah fardu ain (wajib) untuk menghapus praktik oligarki, tirani, otokrasi dan totaliter ala Hitler di dalam Partai Demokrat. Itulah jihad politiknya Pak Moeldoko," kata Rahmad dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).
Rahmad juga menyinggung soal ucapan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang menyebut parpol baru harus menjaga iklim demokrasi agar tetap kondusif. Dia mengatakan apa yang dikatakan Herzaky bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan AHY.
AHY, menurut Rahmad, mengelola Demokrat dengan membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang sarat oligarki.
"Sehingga komitmen kuat menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat itu hanya pepesan kosong dan hipokrit demokrasi," kata dia.
Terkait PKN, Rahmad mengatakan, UU Partai Politik tidak mengatur jumlah partai peserta pemilu. Dia menilai wajar bila sebelum pemilu banyak muncul parpol baru.
"Sesuai ketentuan, partai calon peserta pemilu harus mengikuti verifikasi administrasi bagi partai yang memiliki kursi di DPR RI, atau verifikasi administrasi dan faktual bagi partai baru dan bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI," kata dia.
