Pemerintah Akan Beckup Data PDN hingga 4 Lapis Buntut Kasus Peretasan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto. (IDN Times/Santi Dewi)
Intinya Sih...
- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan pemerintah akan melakukan pengamanan Pusat Data Nasional (PDN) dengan back-up data secara berlapis. Menko Hadi memimpin rapat koordinasi membahas penanganan kasus peretesan PDNS 2 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar seluruh layanan publik pulih pada bulan ini. Sementara, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke Komando Kendali BSSN yang ada di Ragunan, Jakarta. Termasuk juga mengaktifkan CSIR (Computer Security Incident Responding).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan pemerintah akan melakukan pengamanan Pusat Data Nasional (PDN) dengan membeck-up data secara berlapis.
Hal ini sebagai tindak lanjut kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, yang menyebabkan penguncian data ratusan kementerian dan lembaga pemerintah akibat serangan ransomware.
Hadi mengatakan setiap tenant atau kementerian harus memiliki back up dan tidak opsional lagi. Sehingga jika secara operasional PDNS berjalan ada gangguan, masih ada back up, yaitu cold site di Batam dan bisa autogate atau interactive service.
"Dan setiap pemilik data center juga memiliki back up, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis back up tersebut," kata usai rapat koordiasi membahas penanganan kasus peretesan PDNS 2 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Baca Juga: Pengguna Password Serangan Ransomware ke PDNS Sudah Diketahui
1. Pemerintah berjanji aktifkan seluruh layanan per Juli
ilustrasi peretas atau hacker (freepik.com/freepik)Hadi menjelaskan rapat penanganan kasus peretasan ini juga tindak lanjut dari arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar seluruh layanan publik pulih pada bulan ini.
"Baru saja saya memimpin rapat tingkat Menteri dengan dihadiri oleh Menkominfo, Kepala BSSN, kemudian hadir wakil Menteri BUMN, membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," ujar dia.
Dari hasil rapat koordinasi, Hadi menyebutkan, dapat disimpulkan untuk layanan menggunakan PDNS 2 bisa melaksanakan layanan secara aktif per Juli 2024.
"Dan diback up oleh cold site, situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk layanan-layanan yang bersifat strategis," sambungnya.
"Jadi kalau kita ada DRC, Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara autogate, mampu memberikan pelayanan secara interaktif servis, sehingga kalau kita lihat kejadian kemarin imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat," sambungnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Menko Hadi Wajibkan Kementerian Punya Back Up Data di PDN
2. Back up data dilakukan dengan cloud cadangan hingga peningkatan keamanan siber
Kantor Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) yang berada di kawasan Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDN Times/Dicky)Selain itu, Hadi mengatakan, pada bulan ini PDN sudah bisa ditingkatkan kemampuannya, bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan. Jadi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak seperti yang terjadi sebelumnya.
"Kemudian, nanti kita juga akan back up dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, data-data yang memang sebagai statistik dan sebagainya, itu akan disimpan cloud, sehingga tidak perlu nanti ada di data yang ada di PDN," katanya.
Dalam pembahasan rapata kali ini, kata Hadi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga akan terus meningkatkan keamanan siber, dengan cara menyambungkan ke Komando Kendali BSSN yang ada di Ragunan, Jakarta. Termasuk juga mengaktifkan CSIR (Computer Security Incident Responding) yang akan dipantau BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi.
"Tentunya, kita juga minta Bapak Presiden meninjau kembali Peraturan Presiden, Instruksi Presiden terkait operasional siber, termasuk BSSN, dan nantinya komando kendali itu mudah," kata dia.
3. User diimbau berhati-hati menggunakan kata sandi
Ilustrasi peretas. (Pinterest)Hadi mengatakan Kemenko Polhukam juga mengimbau kepada user melalui surat edaran, agar menggunakan password dengan berhati-hati dan tidak sembarangan, karena akan dimonitor BSSN.
"Dari hasil koreksi pun kami sudah bisa mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya, dan akhirnya terjadi permasalahan yang sangat serius. Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN nantinya, oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," katanya.
"Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan, dan harapan kami sesuai perintah Bapak Presiden, Juli sudah operasional normal dan kita back up keamanannya dengan berlapis. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi Juni," imbuh mantan Panglima TNI itu.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
