5 Mantan Relawan Angkat Bicara Soal Kecurangan yang di "Teman Ahok"!

Sejumlah orang yang mengaku sebagai mantan penanggung jawab pengumpul KTP Teman Ahok menyebut ada kecurangan dalam proses pengumpulan satu juta KTP yang telah diperoleh Teman Ahok. Salah satu mantan penanggung jawab tersebut adalah Richard Sukarno. Dia mengatakan, tindakan curang yang telah dia lakukan adalah memasukan data ganda hingga membeli KTP ke RT dan RW.

Richard adalah eks relawan Teman Ahok mengungkapkan dirinya dipecat karena curang dalam mengumpulkan KTP. Richard mengakui bahwa praktik curang yang dilakukannya dalam pengumpulan KTP adalah atas dasar uang.

Alasan melakukan kecurangan ini adalah karena Teman Ahok sendiri juga dikejar target. Alhasil, Richard pun melakukan segala cara untuk bisa memenuhi target tersebut, salah satunya adalah memanipulasi data KTP yang dikumpulkan. Richard mengaku bila ditemukan KTP ganda oleh pengurus pusat Teman Ahok akan dikembalikan. Akan tetapi, tidak jarang juga data yang diberikan oleh Richard dan eks penanggung jawab wilayah juga lolos verifikasi.

Richard mengaku bahwa dirinya telah dipecat sejak Februari 2016 karena telah melakukan kecurangan data. Namun, dia mengaku awalnya hanya coba-coba saat melakukan praktik ini. Karena awalnya data yang dikirim diterima tim verifikasi lolos. Tetapi ketika tidak lolos justru dikembalikan dan dia justru mendapat peringatan dan akhirnya dipecat.

Baca Juga: Setelah Lama Menanti, Inilah Harapan Jokowi yang Terkabul di Hari Ulang Tahunnya!

Tanggapan Teman Ahok terkait kesaksian Richard.

Kelompok Teman Ahok membenarkan bahwa lima orang yang mengaku sebagai mantan relawan pengumpul data KTP dukungan untuk Ahok memang pernah bergabung dengan kelompok itu. Juru Bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo mengatakan bahwa pihaknya telah memecat kelima orang tersebut karena ketahuan melakukan tindakan curang dalam pengumpulan data KTP.

Pernyataan tersebut disampaikan Singgih dan sejumlah pendiri Teman Ahok lainnya untuk menanggapi tudingan adanya kecurangan dalam proses pengumpulan data KTP untuk Ahok. Menurutnya, Richard Sukarno dan teman-temannya sudah dikeluarkan dari struktur karena ketahuan kualitas datanya memang tidak bagus.

Terkait alasan salah satu mantan penanggung jawab bahwa pengumpulan data KTP dukungan untuk Ahok melakukan kecurangan adalah karena adanya target pengumpulan data KTP, dia mengungkapkan bahwa alasan ini jelas tidak dapat dibenarkan. Pasalnya tidak ada sanksi apapun jika seorang relawan tidak mencapai target. Padahal menurutnya, memalsukan data, jelas itu bisa menjadi unsur pidana.

Singgih menduga konferensi pers yang dilakukan oleh lima mantan relawan Teman Ahok itu telah didesain oleh sebuah organisasi masyarakat dan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, ormas tersebut telah terafiliasi dengan partai politik.

Sebelumnya, mantan relawan Teman Ahok, Paulus Romindo, juga membeberkan sejumlah anggaran yang tidak disampaikan oleh Teman Ahok. Anggaran yang tidak disampaikan oleh Teman Ahok itu sejak Juni tahun lalu sampai saat ini, yang jumlahnya mencapai 12,6 miliar rupiah. Rincian biaya itu terdiri atas pengadaan telepon seluler senilai 92 juta rupiah, cetak koran Teman Ahok senilai 320 juta rupiah, hingga uang operasional untuk relawan di setiap posko sebesar 459 juta rupiah per bulan.

Semakin diserang, Teman Ahok semakin kuat.

Serangan bertubi-tubi diterima Teman Ahok ketika akhirnya mampu mengumpulkan satu juta KTP. Mulai dari isu dugaan adanya aliran dana 30 miliar rupiah hingga manipulasi data KTP.

Kendati demikian, Teman Ahok menanggapinya dengan santai. Justru ini memberikan semangat dan menjadi pelajaran yang membuat mereka semakin solid. Salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widiyastomo mengatakan pihak lawan politik diduga sedang membangun upaya untuk menjegal Teman Ahok untuk mendapatkan satu juta KTP.

Singgih mengakui sudah banyak orang yang kebakaran jenggot dengan apa yang mereka lakukan. Namun, karena solidnya tim Teman Ahok, serangan demi serangan itu merupakan pelajaran dan membuat Teman Ahok semakin bersemangat untuk mengumpulkan satu juta KTP.

Baca Juga: Terungkap, Sertifikat Palsu Dipakai untuk Daftar SMA Negeri di Bandung.