BPDPKS Alokasikan Rp5,4 Triliun untuk Replanting

Program PSR menyasar kebun sawit seluas 180.000 hektare

Jakarta, IDN Times - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini mengalokasikan anggaran Rp5,4 triliun untuk replanting atau Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk mendukung penangkaran bibit sawit.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman di acara Perkebunan Expo (BUNEX) 2023 yang digelar dari 7-9 September, 2023 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang Selatan, Banten. 

“Khusus untuk replanting sudah lebih dari Rp8 triliun yang sudah kita salurkan untuk mendanai program PSR. Sementara untuk tahun ini kita mengalokasikan anggaran Rp5,4 triliun,” ujar Eddy. 

Eddy pun berharap, dana tersebut bisa terserap sehingga Program PSR bisa terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. 

Diketahui, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini menargetkan Program PSR bisa menyasar kebun sawit seluas 180.000 hektare (ha).

“Mudah-mudahan ini terserap. BPDPKS sudah mengalokasikan, tinggal sekarang tingkat penyerapannya seperti apa,” katanya.

1. Petani sawit yang berminat mengikuti Program PSR akan dapatkan subsidi Rp30 juta

BPDPKS Alokasikan Rp5,4 Triliun untuk ReplantingDirut BPDPKS Eddy Abdurrachman (zoom/BPDPKS)

Eddy Abdurrachman melanjutkan, bagi petani sawit yang berminat mengikuti Program PSR akan mendapatkan subsidi sebesar Rp30 juta untuk setiap hektare kebun sawit yang di-replanting. Dana tersebut berasal dari BPDPKS. Namun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi petani. 

“Berdasarkan Permentan itu ada persyaratannya. Sepanjang itu bisa dipenuhi, nanti pekebun melalui lembaga pekebun seperti koperasi mengusulkan kepada Ditjen Perkebunan, selanjutnya Ditjen Perkebunan nanti yang akan menerbitkan rekomendasi teknis. Dari situlah dari rekomendasi teknis itu BPDPKS akan menyalurkan dananya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa BPDPKS bekerja sama dengan Ditjen Perkebunan untuk program-program pembibitan. Program pembibitan sawit ini dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir peredaran dan penggunaan bibit sawit yang tidak bersertifikat.

“Penangkar bibit sudah kita sosialisasikan bagaimana bisa melakukan kegiatan pembibitan dengan baik yang nantinya bibit-bibit tersebut akan diatur penyalurannya kepada pekebun-pekebun sawit rakyat, khususnya yang mengikuti Program PSR,” katanya. 

Baca Juga: Ngobrol Seru BPDPKS, Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Seputar Kelapa Sawit

2. Luncurkan aplikasi Bank Benih Perkebunan (BABEBUN)

BPDPKS Alokasikan Rp5,4 Triliun untuk ReplantingKementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar kegiatan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2023 yang didalamnya diisi ragam kegiatan menarik seperti FGD dan talkshow. (Dok. Kementan)

Pada kesempatan ini, Ditjen Perkebunan bekerja sama dengan BPDPKS dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) juga meluncurkan Aplikasi Bank Benih Perkebunan (BABEBUN). 

Aplikasi ini dibuat sebagai upaya untuk memastikan benih unggul yang tersimpan di BABEBUN tersertifikasi dan sesuai dengan kebutuhan petani sawit. 

“Kita akan melepas bahwa bibit yang kita pakai adalah bibit yang benar-benar berkualitas dan bersertifikat,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. 

Bibit memiliki peranan yang sangat besar terhadap keberhasilan tanaman. Tak terkecuali bagi tanaman sawit. Masa produktif tanaman sawit yang mencapai 25 tahun akan sangat bergantung pada bibit yang dipilih.

“Karena bibit itu sangat menentukan bagi tanaman sawit, karena umur sawit itu 25 tahun. Kalau menggunakan bibit palsu bagaimana? Jadi kami utamakan yang bersertifikat. Selanjutnya kita cek benih itu,” katanya. 

Peredaran bibit sawit ini, kata Eddy Martono, ada pengawasan. Kalau petani yang bermitra dengan perusahaan anggota GAPKI, perusahaan tersebut yang akan mengontrol. “Jadi kami yang melakukan pembibitan juga, day to day akan kami kontrol,” katanya.

3. Sawit menjadi komoditas strategis

BPDPKS Alokasikan Rp5,4 Triliun untuk ReplantingExpo (BUNEX) 2023 di ICE BSD City, Tangerang (7/9). (Dok. Ditjen Perkebunan)

Kementerian Pertanian (Kementan) menekankan pentingnya komoditas sawit mengingat sawit menjadi salah satu penyumbang devisa negara dan menunjang perekonomian Indonesia. Perkebunan sawit menjadi sektor perkebunan yang paling bersinar sehingga menjadi highlight di hari kedua pelaksanaan BUNEX 2023. 

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan BUNEX 2023 merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan industri sawit dan turunannya. 

“Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkebunan Kementan, untuk mengangkat kembali produk-produk perkebunan termasuk sawit yang merupakan komoditas strategis yang banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Indonesia,” kata Eddy. 

Realisasi untuk pengembangan industri kelapa sawit semakin didukung dengan pelaksanaan sejumlah program oleh BPDPKS seperti PSR serta pengembangan SDM dan sarana dan prasana. Upaya tersebut sebagai langkah peningkatan kualitas petani sawit di sektor hulu. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mendukung upaya BPDPKS memperkenalkan produk turunan sawit. 

“GAPKI sebagai salah satu exhibitors di sini yang tujuannya untuk memperlihatkan peran serta GAPKI di sektor kelapa sawit. Dalam kesempatan ini kami juga ingin memperlihatkan kepada publik bahwa kami juga turut mengatasi stunting, kami juga turut dalam Program PSR. Jadi kami selama ini tidak saja berperan dalam industri sawit saja tapi juga mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat,” kata Eddy Martono. (WEB)

Baca Juga: Dukung Sawit Go International, BPDPKS Gelar Gebyar UKMK Berbasis Sawit

Topik:

  • Ridho Fauzan

Berita Terkini Lainnya