Demo MK, FMD Reformasi Tolak Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres
FMD Reformasi Tolak Permohonan Uji Usia Minimal Capres dan Cawapres (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Front Mahasiswa Demokrasi Reformasi (FMD Reformasi) menggelar demonstrasi mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 (UU Pemilu), terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q.
Para pemohon ingin menurunkan batas usia minimal yang semula 40 tahun menjadi 35 tahun, dengan menambahkan syarat "berpengalaman sebagai penyelenggara negara atau kepala daerah".
"Mengubah aturan di tengah jalan demi kepentingan kelompok dan golongan itu mempertaruhkan masa depan kepemimpinan nasional. Ini bentuk pragmatisme politik yang dapat merusak tatanan kehidupan demokrasi," ujar Koordinator aksi FMD Reformasi, Ahmad Iqbal, di depan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Baca Juga: Pakar Ungkap Imbas Buruk jika MK Kabulkan Gugatan Usia Capres-Cawapres
1. FMD Reformasi minta MK konsisten, tak lakukan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi
FMD Reformasi Tolak Permohonan Uji Usia Minimal Capres dan Cawapres (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)Iqbal menjelaskan FMD Reformasi menyampaikan sikap tegas menolak dan meminta MK agar konsisten dengan tidak mengubah sesuatu yang bersifat open legal policy.
"MK ini kan lembaga yang lahir dari rahim reformasi untuk menegakkan konstitusi demi tegaknya keadilan publik," ujarnya.
"Jika MK mengabulkan, itu sama saja pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi dan marwah konstitusi itu sendiri," sambung Iqbal.
2. Batas usia minimal capres dan cawapres bukan isu konstitusional, tak seharusnya diuji MK
FMD Reformasi Tolak Permohonan Uji Usia Minimal Capres dan Cawapres (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)Editor’s picks
FMD Reformasi sejalan dengan puluhan pakar hukum den pegiat hukum soal batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional, tetapi kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang tidak seharusnya diuji MK.
"Maka jika MK mengabulkan tuntutan ini sudah rusak tatanan hukum konstitusi atas dasar kepentingan politik pragmatis memberikan jalan pemimpin karbitan mengenggam kekuasaan," tegas Iqbal.
Baca Juga: Pakar: Gibran Diuntungkan Bila MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres
3. FMD Reformasi: Jangan ubah aturan semuanya, ini negara bukan arisan keluarga
FMD Reformasi Tolak Permohonan Uji Usia Minimal Capres dan Cawapres (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)Sambil membentangkan spanduk dan puluhan poster bertuliskan pesan penolakan atas praktek politik dinasti, FMD Reformasi menyentil berbagai pihak yang memaksakan diri demi kepentingan pribadi.
"Jangan gadaikan Indonesia kita kepada pemimpin karbitan yang belum matang. Biarkan berproses secara tertib dan teratur," sebut Iqbal.
"Jangan ubah aturan semaunya, ini negara bukan arisan keluarga," imbuhnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
