PKS: Gibran Mundur Tak Hentikan HMP Pemakzulan di Rapat Paripurna DPR

12 Nov 2026, 07:15 WIB

4 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

PKS menyatakan HMP pemakzulan Gibran tetap berjalan di rapat paripurna DPR hingga pengunduran dirinya resmi dinyatakan MPR, meski surat pengunduran diri dikabarkan telah diserahkan kepada Presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan HMP karena menilai Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden; rapat paripurna dijadwalkan ulang menjadi pukul 14.00 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran, sementara Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan surat itu diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Take a Deeper Read

IHSG Tertekan Sentimen MSCI, Inflasi AS, dan Geopolitik Hormuz

Read Article

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan akan tetap berjalan meski Gibran Rakabuming Raka disebut sudah mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (11/11/2026). Proses itu bakal terus bergulir hingga pengunduran diri Gibran dinyatakan resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gibran diisukan bakal menyerahkan surat pengunduran dirinya pada hari ini, Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB ke MPR.

"Monggo, Mas Wapres lakukan apa yang perlu. Kami di DPR jalan terus untuk HMP sampai prosesnya final. Jika pengunduran diri belum final maka kami akan terus jalan dengan HMP (di rapat paripurna)," ungkap Mardani kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Rabu malam kemarin.

Sementara, jadwal rapat paripurna digeser dari semula pukul 10.00 WIB menjadi pukul 14.00 WIB. Di dalam surat tersebut tidak dijelaskan alasan mengapa terjadi pergeseran jam rapat paripurna.

HMP pun sudah disampaikan secara resmi pada Rabu kemarin kepada pimpinan DPR yaitu Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Total ada 120 anggota DPR yang menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran yang dianggap tidak memenuhi persyaratan menjabat wakil presiden.

Ratusan anggota DPR itu berasal dari delapan fraksi partai di parlemen. Artinya, semua partai di parlemen sepakat Gibran untuk dimakzulkan.

Berikut delapan fraksi dan jumlah anggotanya yang setuju HMP:

Fraksi PKS 28 orang
Fraksi NasDem 19 orang
Fraksi PKB 18 orang
Fraksi Demokrat 18 orang
Fraksi PDIP 14 orang
Fraksi Partai Golkar 11 orang
Fraksi Partai Gerindra 11 orang
Fraksi PAN 1 orang

Sarifuddin Suding menjadi satu-satunya anggota DPR dari Fraksi PAN yang menandatangani HMP sendiri.

1. Ketua MPR mengaku belum dengar dan lihat surat pengunduran diri Gibran
Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR. (IDN Times/Amir Faisol).
Sementara, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar kabar soal pengunduran diri Gibran dari kursi wapres. Di sisi lain, Gibran diisukan akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11/2026).
"Saya belum dengar dan saya belum lihat (surat pengunduran diri)," ungkap Muzani ketika ditemui di puncak HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu malam kemarin.
Muzani juga belum bisa memastikan apakah MPR akan menggelar sidang istimewa apabila surat pengunduran diri Gibran benar-benar telah diserahkan. Sebab, ia belum menerima dokumen fisik pengunduran diri tersebut.
“Saya belum dengar, belum lihat. Jadi belum bisa mengambil keputusan,” kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
2. Gibran didesak agar tak mundur ketika HMP sudah bergulir di DPR
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Sementara, dalam pandangan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, ketika HMP tetap bergulir di parlemen, maka Gibran didesak tidak mundur di tengah jalan dari kursi wapres. Sebab, ia yang sejak awal meminta forum ini digelar. Gibran tidak juga mundur dari kursi wapres usai MA mengumumkan putusan kasasi soal gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah pada 30 Oktober 2026 lalu.
"Ketika HMP ini masuk (di rapat paripurna), tidak ada alasan bagi Gibran kemudian dia mundur. Harus jalan terus dan formal. Kan ada skenario ketika pansus (panitia khusus) di DPR dibentuk lalu Gibran mundur, kan mungkin saja itu. Anda harus hadapi dulu proses politik ini. Kan Anda yang meminta forum ini justru kan disediakan oleh DPR," ungkap Ray ketika dihubungi pada Rabu malam kemarin.
Ia menduga para relawan Gibran akan menggunakan celah apapun untuk menguntungkan putra sulung Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo itu.
3. Ketua Umum Projo benarkan Gibran mundur dari kursi Wapres
Ketua Umum Projo periode 2025-2030, Budi Arie Setiadi di Hotel Grand Sahid, Jakarta. (IDN Times/Aryodamar)
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Prabowo saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
"Betul (Gibran mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi oleh IDN Times.
Dia juga memastikan penyerahan surat tersebut dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma.
"(Diserahkan di Halim) betul," tutur dia.