Rekam Jejak Pramono Anung, Terlibat pada Pembahasan RUU Pemilu-RUU MD3
Pramono Anung saat berada di kantor IDN HQ pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Fauzan)
Intinya Sih...
- PDI Perjuangan memilih Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon Pilkada DKI Jakarta 2024
- Pramono Anung memiliki pengalaman panjang dalam politik, termasuk menjadi Wakil Ketua DPR RI dan Sekretaris Kabinet
- Peran penting Pramono dalam kebijakan strategis, pengawasan pemerintah, dan hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan telah memilih Pramono Anung dan Rano Karno untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Pramono Anung bukanlah orang baru di dunia politik Tanah Air.
Pria yang lahir 11 Juni 1963 di Kediri, Jawa Timur ini memulai karier politiknya di PDI Perjuangan tahun 1998. Pramono pertama kali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 1999.
Dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Pramono dikenal sebagai politikus yang cerdas dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
Pramono pernah terpilih menjadi anggota DPR RI dalam empat kali pemilu, yakni tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada tahun 2005, Pramono mengundurkan diri karena saat itu diminta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk menjadi Sekjen PDIP.
Kemudian pada 2015, Pramono juga meninggalkan kursi anggota DPR RI. Ketika itu, Pramono diminta Presiden Jokowi untuk menjadi Sekretaris Kabinet hingga saat ini.
Baca Juga: Respons Pramono saat Ditanya Bakal Minta Endorse Jokowi di Pilkada
1. Pramono jadi Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014
Pramono Anung saat berada di kantor IDN HQ pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Herka Yanis)Salah satu periode paling menonjol dalam karier Pramono adalah saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014. Pada masa ini, Pramono memainkan peran penting dalam beberapa keputusan strategis dan kebijakan yang memengaruhi jalannya pemerintahan dan dinamika politik nasional.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, Pramono Anung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berjalan dengan baik. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat peran DPR dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hukum dan keamanan.
Selama masa jabatannya, Pramono mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Ia juga terlibat aktif dalam berbagai komisi yang membahas isu-isu penting, termasuk revisi undang-undang yang berkaitan dengan keamanan nasional dan reformasi hukum. Perannya sebagai pengawas anggaran juga krusial dalam memastikan bahwa alokasi dana pemerintah digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Pada periode ini, Pramono terlibat dalam pembahasan sejumlah undang-undang penting yang berdampak luas pada kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Salah satu undang-undang yang cukup kontroversial adalah UU Pemilu yang kembali mengalami revisi. Pramono dan pimpinan DPR lainnya bekerja keras untuk menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan politik serta kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan demokratis.
Selain itu, Pramono juga turut serta dalam pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), yang bertujuan untuk memperkuat posisi lembaga legislatif dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun mendapat banyak kritik, terutama terkait pembatasan hak-hak anggota DPR dalam berbicara dan menyampaikan pendapat, UU ini tetap disahkan dan menjadi salah satu warisan penting dari masa jabatan Pramono di DPR.
Editor’s picks
2. Sikap politik Pramono hadapi isu nasional saat menjadi Wakil Ketua DPR RI
Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebagai salah satu pimpinan DPR, Pramono Anung juga dikenal vokal dalam menyampaikan pandangannya terkait berbagai isu nasional. Ia kerap kali menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, seperti dalam kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2013. Pramono menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kesejahteraan rakyat, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Di sisi lain, Pramono juga dikenal sebagai politikus yang mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang dihormati oleh berbagai kalangan, meskipun tetap tidak luput dari kritik atas beberapa kebijakan dan keputusannya.
3. Kontroversi cuitan seksis di Twitter tahun 2010 dibongkar warganet
Pramono Anung saat berada di kantor IDN HQ pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Herka Yanis)Selain kontroversi politik, Pramono Anung juga pernah menjadi sorotan publik karena cuitannya di Twitter pada tahun 2010 yang dianggap seksis. Cuitan tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak perempuan dan politisi lainnya. Meskipun Pramono kemudian meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas pernyataannya, insiden ini tetap meninggalkan noda dalam rekam jejak karier politiknya.
Pramono mengakui cuitan itu dibuat olehnya. Menurutnya, cuitan tersebut merupakan jokes yang terjadi pada masa 2010-2011.
"Yang Twitter saya akhirnya diangkat-angkat lagi. Saya mengatakan bahwa potret 2010 dan potret sekarang itu berbeda. Waktu itu bagian dari jokes-jokes yang biasa pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin beda," ujar Pramono dalam wawancara khusus program Gen Z Memilih by IDN Times, di Studio IDN Times, Kamis (29/8/2024).
4. Peran Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet
Pramono Anung saat berada di kantor IDN HQ pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Herka Yanis)Sebagai Sekretaris, Pramono memainkan peran kunci dalam koordinasi kebijakan pemerintah dan menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Selama menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dikenal sebagai sosok yang mampu menjaga stabilitas politik dan memperlancar komunikasi antara Presiden dengan parlemen. Ia berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan efektif dan tanpa hambatan berarti.
Pramono juga terlibat dalam berbagai keputusan penting, termasuk dalam proses reformasi birokrasi dan upaya peningkatan transparansi di lingkungan pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga-lembaga negara, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
