PDNS 2 Diretas, Kemendikbud Sebut Sistem KIP Kuliah Pulih 29 Juli 2024
ilustrasi peretasan (IDN Times/Mardya Shakti)
Intinya Sih...
- Data KIP Kuliah hilang karena PDNS 2 diretas, menyebabkan 853.393 orang harus mengunggah kembali data dan pendaftaran dibuka kembali pada 29 Juli-31 Agustus 2024.
- Pencairan dana penerima KIP Kuliah semester genap 2023/2024 mencapai 98,8 persen, namun ada 16.316 mahasiswa yang KIP Kuliah-nya belum dicairkan.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tak ada backup data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 membuat berbagai pihak kelimpungan. Begitu juga bagi para penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP).
Mereka seharusnya membayar uang kuliah dari KIP tersebut. Namun tidak bisa dilakukan karena data mereka hilang.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah menerbitkan Nomor: Manual.065/A.J5/LP.01.2024 perihal surat pemberitahuan masalah PDN tersebut.
Surat tersebut diunggah dalam laman resmi Kemendikbudristek. Dalam surat tersebut, Kemendikbudristek menyebutkan sistem KIP Kuliah baru akan kembali beroperasi sepenuhnya pada 29 Juli 2024.
Baca Juga: PDNS 2 Diretas, 853.393 Orang Harus Unggah Ulang KIP Kuliah
1. Ratusan ribu data KIP Kuliah harus diunggah ulang
ilustrasi peretasan oleh hacker (pexels.com/Sora Shimazaki)Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyebut 853.393 orang harus mengunggah kembali datanya. Pengunggahan kembali data itu bisa dilakukan dengan mengakses laman Kip-kuliah.kemendikbudristek.go.id.
"Melakukan reclaim akun KIP Kuliah masing-masing menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor induk siswa nasional (NISN)," tulis surat tersebut, dikutip Minggu (30/6/2024).
Penerima KIP juga wajib mengunggah dokumen lainnya terkait pendaftaran KIP Kuliah. Pendaftaran KIP Kuliah akan dibuka kembali pada 29 Juli-31 Agustus 2024
Bagi yang belum pernah menerima KIP Kuliah, Kemendikbudristek baru akan membuka pendaftaran pada 29 Juli hingga 31 Agustus 2024.
Dalam surat tersebut, pencairan dana penerima KIP Kuliah semester genap 2023/2024 sudah mencapai 98,8 persen. Saat PDNS 2 diretas, ada 16.316 mahasiswa yang KIP Kuliah-nya belum dicairkan.
Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anton Rahmadi, membenarkan ada sejumlah layanan yang terganggu. Sesuai instruksi Mendikbud, pihaknya akan secepatnya memulihkan layanan publik yang terdampak.
"Tentunya tugas kami untuk memastikan integritas sistem clear semua. Kami secepat-cepatnya akan memastikan layanan publik pulih," ujar Anton kepada IDN Times melalui pesan pendek, Jumat (20/6/2024).
Baca Juga: Anggota DPR Dorong Publik Lakukan Class Action Gugat soal PDNS
Editor’s picks
2. Layanan Imigrasi terganggu
Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin (24/6/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Selain itu, seorang warganet di X, mengungkapkan beberapa pelayanan yang terganggu sebagai dampak dari krisis PDNS 2.
"Dampak PDN yang sudah mulai terasa. 1) Ada ribuan paspor belum bisa tercetak, layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor belum bisa dilayani. 2) Buat diaspora, kalau sial banget paspor expired sekarang pas residensi mau abis. Untuk perpanjang residensi perlu paspor, gak ada residensi, siap-siap kena deportasi. 3) Data sekitar 800 ribu penerima KIPK raib, gak ada backup-nya. 4) Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia terpaksa mundur (beasiswa untuk dosen ke LN), padahal jadwal mulai kuliah di LN tidak mundur. 5) Masih terkait BPI, kemungkinan bagi penerima beasiswa akan terlambat cair, bayangkan hidup di luar negeri dengan living cost beberapa kali lipat, lalu terlambat cair," tulis akun @ardisatriawan, dikutip Sabtu (29/6/2024).
Dia juga mengungkapkan bahwa terganggunya PDNS 2 mengakibatkan aplikasi Srikandi untuk pengarsipan nasional masih belum bisa diakses dan verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah terganggu.
"Ini baru beberapa poin. Ingat, ada total 282 layanan yang terganggu gara-gara PDN. Cepat atau lambat, kehidupan kita pasti kena dampak," tulisnya.
Baca Juga: PDIP: Peretasan PDNS 2 Sentuh Kedaulatan Bangsa, Segera Tuntaskan!
3. Imigrasi pastikan seluruh layanan, termasuk visa dan paspor telah pulih 100 persen
Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin (24/6/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Menanggapi hal ini, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Silmy Karim, memastikan seluruh layanan keimigrasian, termasuk perlintasan, visa online, izin tinggal, dan paspor, telah pulih 100 persen.
“Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen,” kata dia dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Silmy menjelaskan, dari total 431 layanan di seluruh Indonesia dan 151 layanan paspor di luar negeri, paspor menjadi yang paling terakhir pulih karena setiap unit harus diatur ulang satu per satu. Proses tersebut mencakup berbagai kantor imigrasi seperti di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, serta di luar negeri seperti di Berlin dan Kuala Lumpur.
Selain itu, mal pelayanan publik yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), seperti immigration lounge di Pondok Indah juga turut disesuaikan. Jumlah layanan paspor yang besar menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan.
"Jadi secara total memang paling banyak paspor," ucap Silmy.
Baca Juga: Layanan Imigrasi Pulih 100 Persen, dari Visa hingga Paspor
Berita Terkini Lainnya
