Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang, Jokowi: Keadilan Ekonomi
Presiden Jokowi melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan di Lanud TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024) (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Intinya Sih...
- Presiden Jokowi ingin pemerataan ekonomi dengan memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan
- Jokowi mendapat komplain terkait izin tambang yang hanya diberikan kepada perusahaan besar
- Pemerintah tidak ingin menunjuk organisasi keagamaan manapun untuk mengelola tambang, semua harus mengajukan izin sesuai keinginan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya menerima untuk mengelola izin tambang. Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan bertujuan untuk keadilan ekonomi.
"Kita ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi," ujar Jokowi di Batang, Jumat (26/7/2024).
Baca Juga: Muhammadiyah Terima Izin Tambang, MUI: Asal Tak Rusak Lingkungan
1. Jokowi mengaku sering dapat komplain izin tambang hanya untuk perusahaan besar
Presiden Jokowi meninjau posyandu di Cipete, Jakarta Selatan (IDN Times/Ilman Nafi'an)Dalam Kesempatan itu, Presiden Jokowi mengaku sering mendapat komplain terkait izin tambang yang hanya diberikan kepada perusahaan besar.
"Banyak komplain kepada saya, ‘Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok,' waktu saya datang ke ponpes berdialog di masjid," kata dia.
"Itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang, tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain," sambungnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Akan Sampaikan Minat Kelola Tambang ke Pemerintah
2. Pemerintah tidak ingin menunjuk
Editor’s picks
Presiden Jokowi resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (dok. Youtube.com/Sekretariat Presiden)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemerintah tidak ingin menunjuk organisasi keagamaan manapun untuk mengelola tambang. Jokowi menyebut, semuanya harus mengajukan izin sesuai keinginan mau mengelola tambang di daerah mana.
"Jadi, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan, itu ndak, kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada," ucap dia.
Baca Juga: Muhammadiyah Terima Izin Tambang, MUI: Asal Tak Rusak Lingkungan
3. Muhammadiyah terima untuk mengelola tambang
Logo MuhammadiyahSebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung menyatakan rencana untuk menindaklanjuti keputusan tersebut ke pemerintah akan dibahas lebih lanjut, tergantung pada arahan dari PP Muhammadiyah.
Azrul menjelaskan setelah pembicaraan internal selesai, Muhammadiyah akan mengomunikasikan minat mereka kepada pemerintah. Prinsip dasarnya adalah Muhammadiyah cenderung untuk menerima izin tersebut.
“Akan disampaikan. Tentu kita akan berkomunikasi lagi. Prinsip kita akan terima. Tapi nanti kita akan berkomunikasi lagi,” kata Azrul kepada IDN Times, Kamis (25/7/2024).
Azrul juga mengungkapkan sesuai dengan pernyataan Sekjen PP Muhammadiyah, keputusan mengenai izin tambang akan dibawa ke forum yang lebih besar.
