Jokowi: Sistem Perizinan Digital Jangan Dimatikan, Nanti Ditangkap KPK
Presiden Jokowi Resmikan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meresmikan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Layanan digitalisasi itu terbentuk dari kerja sama delapan kementerian/lembaga.
Jokowi meminta digitalisasi layanan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga, dapat memudahkan para penyelenggaraan event mendapat izin.
"Ini sudah saya kejar lama sekali, saya sangat apresiasi, sangat menghargai, sekarang sudah ada OSS (sistem perizinan berusaha terintegrasi) untuk penyelenggaraan event," ujar Jokowi di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
1. Jokowi akan terus lakukan pengecekan
Presiden Jokowi Resmikan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event (IDN Times/Ilman Nafi'an)Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku akan terus melakukan pengecekan terhadap penggunaan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Menurutnya, sistem itu tak boleh kembali ke era tatap muka.
Menurutnya, ada kementerian yang juga pernah membuat OSS. Namun, sistemnya tak lagi digunakan hingga akhirnya ada pejabat di kementerian tersebut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya akan ikuti terus, cek terus, karena yang terjadi pernah di sebuah kementerian sudah buat OSS, tapi karena tidak pernah dicek, tidak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya apa? Manual lagi, artinya ketemu lagi, dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya, saat itu langsung ditangkap KPK, karena saya datang ke sana," ucap dia.
Namun, Jokowi tak menjelaskan pejabat mana yang ditangkap KPK karena tak lagi menggunakan sistem OSS.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event
Editor’s picks
2. Jokowi minta izin penyelenggaraan event dikeluarkan dengan cepat
Presiden Jokowi meninjau posyandu di Cipete, Jakarta Selatan (IDN Times/Ilman Nafi'an)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar izin penyelenggaraan event dikeluarkan dengan cepat. Hal itu agar para penyelenggara event bisa segera mendapat kepastian mengenai acaranya.
"Masalah utama penyelenggara event di negara kita itu adalah kepastian izin, yang tidak diberikan jauh hari. Jadi saya minta penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya mengajukan izin dulu, artinya ada manajemen perencanaan yang baik kapan event diselenggarakan," kata dia.
"Jajaran pemerintah juga tadi disampaikan Pak Kapolri totalnya bisa disampaikan dalam waktu 14 hari dari beberapa perizinan tadi, sehingga penyelenggara bisa mempromosikan event-nya, bisa menjual tiketnya dengan baik. Kalau harinya kurang, sehari kurang, bisa ditambah lagi waktunya bisa memungkinkan untuk melakukan itu," sambungnya.
3. Digitalisasi perizinan jangan hanya jadi website layanan semata
Presiden Jokowi Resmikan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event (IDN Times/Ilman Nafi'an)Jokowi juga meminta agar digitalisasi perizinan event jangan hanya menjadi layanan website semata. Jokowi meminta digitalisasi itu bisa memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat.
"Harapan saya sekali lagi, bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita. Sehingga munculnya adalah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan," imbuhnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Izin Event di Singapura Cepat, Ungkit Konser Taylor Swift
Berita Terkini Lainnya
