Jokowi Setujui 9 Pansel Pimpinan KPK: Tapi Saya Gak Hafal Namanya
Presiden Jokowi meninjau ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku sudah menandatangani keputusan nama-nama yang menjadi Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi mengatakan, ada sembilan nama yang menjadi Pansel KPK.
"Pansel KPK sudah saya tanda tangani kemarin sebelum berangkat sudah saya tanda tangani, ada 9 nama yang masuk tapi saya gak hafal," ujar Jokowi di Sumatra Selatan, Kamis (30/5/2024).
1. Jokowi mengaku tak tahu secara rinci komposisi Pansel KPK
Jokowi di Istora Senayan, Senin (27/5/2024). (IDN Times/Muhammad Ilman Nafi'an)Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku tak tahu secara rinci komposisi Pansel KPK. Dia meminta hal tersebut ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
"Saya gak tahu unsur pemerintah berapa, profesional berapa, tapi saya kira 50:50 lah," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Minta Polisi Terbuka Tangani Kasus Vina Cirebon
2. ICW desak Jokowi tak salah pilih Pansel Capim KPK
Editor’s picks
Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak mengulangi kesalahannya dalam memilih panitia seleksi calon pimpinan KPK. ICW menilai Jokowi melakukan kesalahan dalam memilih Pansel KPK 2019 yang melahirkan pimpinan KPK seperti Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.
"Hal ini penting, sebab, kinerja Pansel bentukan Presiden tahun 2019 lalu benar-benar sarat akan kontroversi. Mulai dari indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas saat proses penjaringan, dan tidak mengakomodir masukan masyarakat," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).
3. Dampak kesalahan memilih Pansel terlihat di KPK
ilustrasi KPK (IDN Times/Irfan Fathurohman)ICW menilai dampak buruk dari kesalahan Jokowi dalam memilih panitia seleksi sudah terlihat di KPK saat ini. Mulai dari tata kelola lembaga hingga integritas pimpinannya yang buruk.
"Akibatnya bisa dirasakan saat ini, penegakan hukum KPK bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, dan integritas komisionernya juga layak dipertanyakan," ujarnya.
Baca Juga: KPK: Dugaan Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo Mencapai Rp60 M
